Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Hukum Indonesia
Mohammad Roesli
Universitas Merdeka Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEPSI KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Daniel Susilo; Mohammad Roesli
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1383

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kesesuaian kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 terhadap prinsip-prinsip sistem presidensial. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, komparatif, dan historis. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui literatur yang menyelidiki dan menginventarisir bahan hukum dengan dokumen, buku literatur, jurnal hukum, dan undang-undang yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh dijelaskan dan disajikan secara deskriptif dan analitik dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial pemerintahan secara eksplisit memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem kekuasaan sebagai implementasi dari gagasan pembatasan negara kekuatan dan prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 cenderung melemahkan fungsi legislatif, menciptakan ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif, dan menghambat realisasi legislasi sesuai dengan kehendak rakyat.
KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 Daniel Susilo; Mohammad Roesli
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1385

Abstract

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan tersebut lazimnya termuat dalam konstitusi negara., demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) sebagai norma dasar negara Indonesia yang memuat salah satunya adalah pencerminan sistem pemerintahan. Dalam pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia, dinyatakan konstitusi Indonesia saat ini lebih demokratis dan bercirikan sistem pemerintahan presidensil yang berlandaskan prinsip chek and balances.
Tinjauan Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Waarmerking dalam Pembuktian Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN BGR) Muhammad Zufar Aminullah; Mohammad Roesli; Bastianto Nugroho
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3013

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang digunakan dalam transaksi jual beli rumah sebelum terpenuhinya persyaratan untuk melaksanakan Akta Jual Beli (AJB). Dalam praktiknya, PPJB dapat dibuat sebagai akta di bawah tangan yang kemudian dilakukan waarmerking oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian PPJB yang dilakukan waarmerking dalam pembuktian wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PN Bgr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan PPJB tidak ditentukan oleh dilakukannya waarmerking, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, PPJB yang dilakukan waarmerking tetap dapat mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, karena tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, waarmerking tidak mengubahnya menjadi akta autentik dan kekuatan pembuktiannya tetap berkaitan dengan pengakuan serta pembuktian mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian. Dalam perkara a quo, PPJB yang dilakukan waarmerking digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi dasar dalam menilai terpenuhi atau tidaknya prestasi yang diperjanjikan dalam kaitannya dengan wanprestasi.
Co-Authors Bastianto Nugroho Daniel Susilo Muhammad Zufar Aminullah