Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
Universitas Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANTANGAN KEBIJAKAN MENGENAI ARAH E-ARBITRASE DI INDONESIA Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Zaenal Arifin; Inayatul Muamaroh
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6122

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterbatasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase digital serta merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, serta prosedur dan putusan arbitrase digital menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam praktik, khususnya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Secara praktis, kondisi ini menurunkan efisiensi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Penelitian ini menawarkan model E-arbitration Framework yang terstruktur melalui integrasi aspek normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, dengan berlandaskan asas otonomi para pihak, kepastian hukum, dan efisiensi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual-operasional sebagai dasar reformasi hukum arbitrase Indonesia yang adaptif dan aplikatif.
Pemanfaatan Karya Cipta Musik di Ruang Komersial dan Dinamika Lembaga Manajemen Kolektif : Studi Kasus Mie Gacoan Zaenal Arifin; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Bayu Wishnu Buana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6121

Abstract

Pemanfaatan musik di ruang komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, mekanisme pemungutannya oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kerap memicu sengketa, seperti dalam kasus Mie Gacoan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan karya cipta di ruang komersial, kedudukan hukum LMK, dan konflik hukum dalam sengketa Mie Gacoan dengan LMK menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMK memiliki kewenangan normatif yang kuat, lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian tarif royalti menimbulkan konflik serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola LMK melalui penguatan regulasi, standardisasi tarif, dan peningkatan mekanisme pengawasan diperlukan guna menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna komersial.