Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
Universitas Semarang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANTANGAN KEBIJAKAN MENGENAI ARAH E-ARBITRASE DI INDONESIA Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Zaenal Arifin; Inayatul Muamaroh
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6122

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterbatasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase digital serta merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, serta prosedur dan putusan arbitrase digital menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam praktik, khususnya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Secara praktis, kondisi ini menurunkan efisiensi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Penelitian ini menawarkan model E-arbitration Framework yang terstruktur melalui integrasi aspek normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, dengan berlandaskan asas otonomi para pihak, kepastian hukum, dan efisiensi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual-operasional sebagai dasar reformasi hukum arbitrase Indonesia yang adaptif dan aplikatif.
Pemanfaatan Karya Cipta Musik di Ruang Komersial dan Dinamika Lembaga Manajemen Kolektif : Studi Kasus Mie Gacoan Zaenal Arifin; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Bayu Wishnu Buana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6121

Abstract

Pemanfaatan musik di ruang komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, mekanisme pemungutannya oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kerap memicu sengketa, seperti dalam kasus Mie Gacoan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan karya cipta di ruang komersial, kedudukan hukum LMK, dan konflik hukum dalam sengketa Mie Gacoan dengan LMK menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMK memiliki kewenangan normatif yang kuat, lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian tarif royalti menimbulkan konflik serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola LMK melalui penguatan regulasi, standardisasi tarif, dan peningkatan mekanisme pengawasan diperlukan guna menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna komersial.
Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia Casnoyo Casnoyo; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12884

Abstract

This study analyzes the authority of Customs and Excise Officials in enforcing export smuggling laws in Indonesia and examines factors affecting the effectiveness of Article 102A of the Customs Law. Using a normative-empirical legal research method, this study combines statutory analysis with empirical data from law enforcement practices at the Tanjung Emas Customs and Excise Office. The findings indicate that enforcement of export smuggling provisions remains suboptimal, as many violations are redirected to other legal provisions with lighter sanctions. Key obstacles include high inspection costs for export goods already loaded onto vessels, social pressure from other exporters and transport operators, and the discretionary use of authority in response to complex field conditions. These factors weaken legal certainty and the deterrent effect of export smuggling law enforcement. This study argues that although administrative discretion is legally justified, it requires clearer boundaries and stronger institutional support to enhance enforcement effectiveness. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between the formulation of Article 102A and the practical limitations faced by Customs authorities, leading to recommendations for clearer discretionary guidelines, improved inter-unit coordination, and strengthened institutional capacity.   Penelitian ini menganalisis kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari praktik penegakan hukum di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum penyelundupan ekspor belum optimal karena banyak pelanggaran dialihkan ke ketentuan lain dengan sanksi yang lebih ringan. Kendala utama meliputi tingginya biaya pemeriksaan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut, tekanan sosial dari eksportir lain dan pemilik sarana pengangkut, serta penggunaan diskresi administratif dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan daya cegah penegakan hukum penyelundupan ekspor. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi perlu dibatasi secara jelas dan didukung penguatan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara rumusan Pasal 102A dan keterbatasan kewenangan Bea dan Cukai dalam praktik penegakan hukum, serta rekomendasi penguatan pedoman diskresi dan koordinasi penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku di Pasar Digital dan Tanggung Jawab Marketplace Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Zaenal Arifin; Agus Saiful Abib; Muhammad Sibaweh Muamar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13340

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of books that are illegally reproduced in digital markets, as well as the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The widespread practice of book piracy through digital marketplaces indicates that the development of information technology not only expands the distribution of creative works but also increases the risk of copyright infringement on a massive scale. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis of secondary data through library research. The findings show that legal protection is implemented through both preventive and repressive measures, including the strengthening of copyright holders’ exclusive rights, the active obligations of digital marketplaces, mechanisms for recording works, and the enforcement of civil, criminal, and administrative sanctions. The effectiveness of such protection depends on consistent law enforcement, public legal awareness, and the active responsibility of digital platforms in preventing the circulation of pirated books. The novelty of this study lies in its integrated analysis positioning digital markets as both active legal subjects and transaction intermediaries within the framework of copyright protection in the digital economy era.   Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal di pasar digital serta akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya pembajakan buku melalui marketplace menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memperluas distribusi karya sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara masif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif, meliputi penguatan hak eksklusif pemegang hak cipta, kewajiban aktif marketplace, mekanisme pencatatan ciptaan, serta penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran buku bajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu yang menempatkan pasar digital sebagai subjek hukum aktif sekaligus perantara transaksi dalam kerangka perlindungan hak cipta di era ekonomi digital.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Bayu Wishnu Buana Casnoyo Casnoyo Inayatul Muamaroh Muhammad Sibaweh Muamar Sudarmanto, Kukuh Zaenal Arifin