Izomiddin
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menjaga Identitas di Era Globalisasi: Respons dan Strategi Pelestarian Budaya Melayu Islam Nilawati; Munir; Izomiddin; Mohammad Syawaludin; Chelsea Zia Areza; Ria Astina
Intizar Vol 31 No 2 (2025): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v31i2.33086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi budaya Melayu Islam dengan arus globalisasi, mengidentifikasi bentuk perubahan budaya yang terjadi, mengkaji respons masyarakat, serta merumuskan strategi penguatan identitas budaya Melayu Islam agar tetap relevan dan berkelanjutan di era global. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perspektif fenomenologis dan sosiokultural. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, dan observasi non-partisipatif terhadap perkembangan budaya Melayu Islam, khususnya pada aspek bahasa, praktik adat, kesenian, pola komunikasi digital, dan aktivitas budaya yang terdokumentasi pada media daring periode 2023–2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi, perubahan budaya, respons sosial, dan strategi pelestarian budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memengaruhi budaya Melayu Islam melalui intensifikasi penggunaan teknologi digital, media sosial, dan mobilitas informasi yang mempercepat pertukaran nilai global. Perubahan budaya tampak pada pergeseran nilai sosial, penggunaan bahasa daerah, ekspresi seni, praktik keagamaan, serta struktur sosial masyarakat. Meskipun menghadapi tekanan budaya global, masyarakat Melayu Islam menunjukkan respons selektif dengan menerima nilai-nilai positif dan menolak nilai yang bertentangan dengan adat dan syariat. Strategi penguatan identitas budaya dilakukan melalui digitalisasi budaya, revitalisasi tradisi, penguatan pendidikan budaya, serta peran lembaga adat sebagai penjaga nilai lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya Melayu Islam tidak hanya bertahan, tetapi terus beradaptasi melalui proses negosiasi identitas yang memungkinkan keberlanjutan budaya di tengah arus globalisasi.
Living Procedural Law in the Constitutional Court: Tension Between Written Norms and Courtroom Practices M Rizqy Yudha Hariansyah; Innalinsa; Mark Tushnet; Izomiddin
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 4 No 1 (2026): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v4i1.34834

Abstract

The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, adjudicates various types of cases, including disputes over the authority of state institutions and judicial review. In practice, its procedural law has developed not only from statutory provisions and Constitutional Court Regulations, but also from courtroom practices that generate new procedural norms. This phenomenon creates a tension between formally codified procedural law and practice-based norms, referred to as living procedural law, reflecting the view that law evolves through institutional practice and judicial behavior. This study aims to examine the legitimacy of courtroom practices as a source of procedural law and to analyze their implications for legal certainty and consistency in constitutional adjudication. The research employs a normative juridical method with a comparative and case-based approach, comparing types of cases (PUU and SKLN) and periods of decisions. Cases are selected purposively based on procedural innovation or deviation from written norms. The results show that living procedural law emerges through judicially developed filing deadlines, admissibility standards, expanded electronic procedures, and flexible interpretations of legal standing. These practices lead to inconsistencies in procedural application, affecting predictability and legal certainty. This study concludes that a controlled hybrid approach, combining selective codification with limited judicial flexibility, is necessary to balance adaptability, consistency, and procedural legitimacy.