Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Internalisasi Ideologi Pancasila oleh Staf Komando Menwa Raden Intan dalam Membangun Nasionalisme di Kalangan Anggota Menwa, Provinsi Lampung Yulia Wati; Arsyad Sobby Kesuma; Isti Arini
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 15, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3979

Abstract

This study aims to analyze the internalization strategy of Pancasila ideology carried out by the Raden Intan Student Regiment (Menwa) Command Staff in building nationalism among Menwa members of Lampung Province. This research is motivated by ideological challenges among youth who demand the strengthening of national values through student organizations based on national defense. The research approach used in this study is a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews with Command Staff administrators and active Menwa members in the Student Regiment organization in Lampung Province, and documentation studies. The study was conducted for two days by analyzing organizational documents, activity guidelines, archives, and supporting literature as secondary data. Data validity was carried out through source triangulation techniques to ensure the validity of the research findings. The results of the study indicate that the internalization strategy of Pancasila ideology is implemented through a tiered coaching process integrated into basic education activities (diksar). Based on the perspective of the theory of internalization of values of persons and shils, the process takes place through the mechanism of role socialization, the formation of value orientations and member identification with the norms and values of the organization's nationality. The Menwa Basic Education (Diksar) serves as the primary instrument for instilling the values of loyalty, discipline, and national spirit, thus serving as an ideological filter for members in dealing with ideological influences that conflict with Pancasila. The implementation of this strategy contributes to strengthening Menwa members' nationalist attitudes both in organizational and social life.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi internalisasi ideologi Pancasila yang dilakukan Oleh Staf Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Raden Intan dalam membangun nasionalisme di kalangan anggota Menwa Provinsi Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan ideologis di kalangan pemuda yang menuntut penguatan nilai kebangsaan melalui organisasi kemahasiswaan berbasis bela negara. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus Staf Komando dan anggota Menwa aktif dalam organisasi Resimen Mahasiswa di Provinsi Lampung, serta studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan selama dua hari dengan menganalisis dokumen organisasi, pedoman kegiatan, arsip, serta literatur pendukung sebagai data sekunder. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber guna memastikan validitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internalisasi ideologi Pancasila dilaksanakan melalui proses pembinaan berjenjang yang terintegrasi dalam kegiatan Pendidikan dasar (diksar).  Berdasarkan perspektif teori internalisasi nilai persons dan shils, proses tersebut berlangsung melalui mekanisme sosilisasi peran, pembentukan orientasi nilai serta identifikasi anggota terhadap norma dan nilai kebangsaan organisasi. Diksar Menwa berperan sebagai instrument utama dalam menanamkan nilai loyalitas, disiplin, dan semangat kebangsaan sehingga berfungsi sebagai filter ideologis bagi anggota dalam menghadapi pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Implementasi srtategi ini berkontribusi dalam memperkuat sikap nasionalisme anggota Menwa baik dalam kehidupan organisasi maupun sosial masyarakat.
PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN FESTIVAL KRUI PRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM Delva Novita; Isti Arini; Agustamsyah Agustamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1160

Abstract

Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip Etika Politik Islam dalam tata kelola festival. Festival Krui Pro sebagai event sport tourism bertaraf internasional memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah, promosi destinasi, penguatan aktivitas ekonomi lokal, serta pengenalan budaya daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Dinas Pariwisata, panitia penyelenggara, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan penguatan temuan melalui penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berperan strategis dalam koordinasi, fasilitasi, promosi, dan evaluasi penyelenggaraan Festival Krui Pro melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif Etika Politik Islam, prinsip amanah tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, serta koordinasi dan evaluasi kegiatan. Prinsip keadilan ('adl) terlihat melalui keterlibatan masyarakat, pelaku UMKM, relawan, serta unsur seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival, meskipun distribusi manfaat dan tingkat partisipasi masih menunjukkan variasi antar kelompok masyarakat. Sementara itu, prinsip maslahah tercermin dalam kontribusi festival terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, promosi daerah, penguatan identitas budaya lokal, serta pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya tantangan terkait pemerataan manfaat, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, pengelolaan Festival Krui Pro telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Etika Politik Islam, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, keberlanjutan kebijakan, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir Oku Selatan) Elva Chania; Isti Arini; Agustamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dan strategi studi kasus. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Informan penelitian meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syura telah diimplementasikan dalam forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) juga menjadi sarana utama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, implementasi nilai-nilai syura belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu Dominasi elit desa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi terkait program dan anggaran desa masih terbatas Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik, Upaya perbaikan diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif. Penguatan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi langkah penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih demokratis dan partisipatif.