Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kolaboratif Sains
I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik universitas mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Consumer Protection in Digital Transactions: Analysis of Potential Legal Voids I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Septira Putri Mulyana
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10703

Abstract

Consumer protection is a crucial aspect of economic dynamics because it is related to guaranteeing the rights and interests of consumers as users of products and services. The goal is to ensure that consumers are not disadvantaged in transactions with businesses in the digital world. Consumer protection is not only a normative interest but also a strategic element in maintaining consumer trust in a rapidly evolving market. This is due to the continuous advancement of digital technology. The purpose of this study was to determine the existing regulations related to consumer protection and their practices in Indonesia in this digital technology era. Using normative research methods, this study can provide input to stakeholders regarding the revision of consumer protection laws. The study identified potential legal gaps in digital transactions, including attribution of responsibility, consumer data, standard clauses, and dispute resolution.
Kedudukan Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL) Terhadap Asas Publisitas Dan Spesialitas Dalam Sistem Jaminan Kebendaan Di Indonesia: The Position of Electronic Mortgage Rights (HT-EL) Against the Principles of Publicity and Speciality in the Property Collateral System in Indonesia Febrihadi Suparidho; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 4: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10402

Abstract

Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas tanah yang berfungsi memberikan jaminan kepastian dan prioritas pelunasan bagi kreditur. Salah satu prinsip mendasar dalam hukum jaminan kebendaan adalah asas publisitas dan asas spesialitas, yang menuntut agar beban jaminan dapat diketahui umum serta ditujukan pada objek dan utang tertentu. Perkembangan teknologi informasi mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengadopsi layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan dari sistem konvensional menuju sistem pendaftaran elektronik, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan HT-el terhadap asas publisitas dan asas spesialitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan secara terbatas pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif HT-el telah mengadopsi prinsip publisitas melalui pendaftaran dan pemeliharaan data hak tanggungan dalam sistem elektronik yang terintegrasi. Namun, keterbatasan akses langsung masyarakat terhadap data elektronik dan ketergantungan pada sistem internal BPN menimbulkan diskursus mengenai sejauh mana publisitas tersebut benar-benar terwujud bagi pihak ketiga. Dari sisi asas spesialitas, sistem HT-el mensyaratkan pencantuman data yang rinci mengenai subjek, objek, dan nilai utang, sehingga pada prinsipnya mendukung pemenuhan asas spesialitas. Meski demikian, potensi kesalahan input data, gangguan sistem, dan keterbatasan pengaturan mengenai tanggung jawab atas kesalahan elektronik masih menjadi titik lemah.
Co-Authors Febrihadi Suparidho Septira Putri Mulyana