Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

DEKONSTRUKSI SOKRATIK TERHADAP REZIM SKOR DAN KRISIS KREDENSIALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA Yudhi Hertanto
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v6i2.11226

Abstract

ABSTRACT Education in Indonesia is currently experiencing a significant paradigm shift, characterized by the dominance of a score-oriented regime and market-driven logic, which has contributed to the decline of students’ reflective capacity and curiosity. This condition indicates that the educational process has increasingly been reduced to a mechanism of academic performance measurement rather than a space for developing critical reasoning skills. This study aims to analyze this shift from a philosophical and sociological perspective through the lens of Socratic philosophy, particularly the dialectical (Socratic method), and to examine the phenomenon of credentialism and academic inflation within the Indonesian education system. The research employs a qualitative descriptive approach using library research methods, drawing on secondary data sources such as PISA 2022 and the Human Development Index (HDI) 2025. The findings reveal that the dominance of score-oriented education has produced a competency deflation, where graduates possess high formal qualifications but struggle with practical problem-solving skills. In addition, the implementation of the “Merdeka Curriculum” and the National Assessment system still faces significant challenges in teachers’ pedagogical readiness, indicating that the transformation has not fully shifted learning from rote-based instruction to critical-reflective pedagogy. This study recommends a reorientation of education from passive knowledge transfer toward a Socratic dialogical process that emphasizes critical questioning as the core of learning. ABSTRAK Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi pergeseran paradigma yang signifikan, ditandai oleh dominasi rezim skor (score-oriented) dan orientasi ekonomi (market-driven) yang berimplikasi pada menurunnya minat reflektif dan rasa ingin tahu peserta didik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses pendidikan semakin tereduksi menjadi mekanisme pengukuran capaian akademik, bukan lagi ruang pengembangan nalar kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan sosiologis pergeseran tersebut melalui perspektif Socrates, khususnya metode dialektika (socratic method), serta mengkaji fenomena kredensialisme dan inflasi akademik dalam sistem pendidikan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis data sekunder seperti PISA 2022 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi orientasi skor telah melahirkan deflasi kompetensi, di mana lulusan memiliki kualifikasi akademik formal yang tinggi namun mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah praktis. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional masih menghadapi hambatan pada aspek kesiapan pedagogis guru, sehingga transformasi pembelajaran belum sepenuhnya menggeser paradigma pembelajaran berbasis hafalan menuju pembelajaran berbasis refleksi kritis. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi pendidikan dari transfer pengetahuan pasif menuju proses dialogis Sokratik yang menekankan pertanyaan kritis sebagai inti pembelajaran.
ONTOLOGI BARANG BUKTI: MENGEMBALIKAN MARWAH HUKUM DARI TONTONAN KE KEADILAN SUBSTANTIF Elwindra Elwindra; Yudhi Hertanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i3.11227

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of displaying confiscated cash derived from corruption cases by law enforcement agencies in large amounts has become an increasingly prominent practice in the public communication of law enforcement in Indonesia. This practice raises an ontological question concerning the nature of confiscated money, namely whether it functions as an instrument for recovering state losses or merely as a symbolic representation of successful law enforcement. This study aims to examine the ontology of confiscated money and critically analyze the spectacle of law enforcement through the perspective of Guy Debord’s Society of the Spectacle and legalistic ethics. This study employs a normative-philosophical legal research method using philosophical and conceptual approaches and utilizes secondary data consisting of legislation, institutional reports, and scientific literature related to asset recovery. The findings reveal that confiscated money possesses material, juridical, and symbolic dimensions; however, the practice of visual exposure risks creating a legal spectacle that obscures the accountability of asset recovery. Therefore, strengthening evidence-tracking transparency, reforming asset governance, and accelerating the enactment of the Asset Forfeiture Bill are necessary to promote substantive justice and the restoration of public rights. ABSTRAK Fenomena ekspos uang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dalam jumlah besar telah menjadi praktik yang semakin menonjol dalam komunikasi publik penegakan hukum di Indonesia. Praktik ini memunculkan persoalan ontologis mengenai hakikat keberadaan uang sitaan, yakni apakah diposisikan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara atau sekadar representasi simbolik keberhasilan penindakan hukum. Penelitian ini bertujuan membedah ontologi uang sitaan serta mengkritik praktik tontonan hukum melalui perspektif Society of the Spectacle Guy Debord dan etika legalistik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-filosofis dengan pendekatan filosofis dan konseptual serta memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, dan literatur ilmiah terkait pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang sitaan memiliki dimensi material, yuridis, dan simbolis, namun praktik ekspos visual berpotensi membentuk spektakularisasi hukum yang mengaburkan akuntabilitas pemulihan aset. Oleh karena itu, penguatan transparansi alur barang bukti, reformasi tata kelola aset, dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset diperlukan untuk mendorong keadilan substantif dan pemulihan hak publik.
PEMIMPIN ATAU TUAN: MENAGIH KEMBALI ETIKA KEKUASAAN NICCOLÒ MACHIAVELLI DALAM BINGKAI RES PUBLICA Ario Sukbandoro; Yudhi Hertanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i3.11228

Abstract

ABSTRACT The presence of Niccolò Machiavelli in modern political discourse is often reduced to a symbol of cunning and the amorality of power through the term Machiavellianism, thereby positioning his thought as synonymous with political practices that justify any means to achieve power. However, a more comprehensive reading demonstrates that Machiavelli was deeply concerned with state stability, the rule of law, and the public good (res publica). This article aims to reexamine Machiavelli’s ethics of power by distinguishing the orientation of leadership between a leader who builds institutions for the public interest and a master or tyrant who employs power as an instrument of personal domination. This study employs a qualitative method using an analytical-descriptive library research approach through a historical-hermeneutic reading of Il Principe (The Prince) and Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discourses on Livy), supported by academic literature on Machiavellian republicanism. The findings indicate that these two works are not contradictory; rather, they represent two complementary political contexts, namely personal leadership during times of crisis and law-based governance under stable conditions. Other findings reveal that Machiavelli distinguishes between a leader and a tyrant based on the orientation of power, while political corruption is understood as the corruption of civic virtue that weakens public institutions. This article concludes that Machiavelli’s ethics is more appropriately understood as an ethic of public responsibility, in which political legitimacy rests on the capacity to maintain stability, institutions, and the continuity of collective life. ABSTRAK Keberadaan Niccolò Machiavelli dalam diskursus politik modern sering direduksi sebagai simbol kelicikan dan amoralitas kekuasaan melalui istilah Machiavellianisme, sehingga menempatkan pemikirannya seolah identik dengan praktik politik yang menghalalkan segala cara. Padahal, pembacaan yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa Machiavelli memiliki perhatian besar terhadap stabilitas negara, supremasi hukum, dan kepentingan umum (res publica). Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali etika kekuasaan Machiavelli dengan membedakan orientasi kepemimpinan antara pemimpin yang membangun institusi demi kepentingan publik dan tuan atau tiran yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana dominasi personal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersifat analitis-deskriptif melalui pembacaan hermeneutika sejarah terhadap Il Principe dan Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, serta didukung literatur akademik mengenai republikanisme Machiavelli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua karya tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan merepresentasikan dua konteks politik yang saling melengkapi, yakni kepemimpinan personal pada situasi krisis dan pemerintahan berbasis hukum pada kondisi stabil. Temuan lain menunjukkan bahwa Machiavelli membedakan pemimpin dan tuan berdasarkan orientasi penggunaan kekuasaan, serta memahami korupsi politik sebagai pembusukan civic virtue yang melemahkan institusi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa etika Machiavelli lebih tepat dipahami sebagai etika tanggung jawab publik yang menempatkan legitimasi kekuasaan pada kemampuan menjaga stabilitas, institusi, dan keberlangsungan kehidupan bersama.
ANALISIS LEGALITAS DAN ETIKA RESOURCE RATIONING DALAM ALOKASI SUMBER DAYA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS Yudhi Hertanto; Ahmad Ma’mun Fikri
HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/healthy.v5i3.12810

Abstract

The National Health Insurance (JKN) program in Indonesia faces significant challenges in the form of limited fiscal resources and infrastructure, which trigger the practice of resource rationing. This article aims to evaluate the legal and ethical dimensions of these restrictions through the perspective of distributive justice, the sociological impact on vulnerable groups, and legal certainty for medical personnel. This research uses a juridical-normative method with a descriptive-qualitative approach. The results show that rationing practices are often carried out implicitly through mechanisms of denial, selection, delay, deterrence, deflection, and dilution to balance claim ratios exceeding 100%. Philosophically, there is a tension between the utilitarian paradigm, which prioritizes the stability of collective systems, and John Rawls's theory of justice, which demands priority protection for the most disadvantaged groups. Legally, although Law Number 17 of 2023 concerning Health and Ministerial Regulation Number 6 of 2024 have provided a framework for minimum service standards (SPM), legal protection for medical personnel in making difficult decisions in the field still requires more explicit and transparent clinical guidelines. ABSTRAK Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan sumber daya fiscal, dan infrastruktur yang memicu praktik resource rationing. Artikel ini bertujuan, untuk mengevaluasi dimensi legalitas dan etika dari pembatasan tersebut, melalui perspektif keadilan distributif, dampak sosiologis pada kelompok rentan, serta kepastian hukum bagi tenaga medis. Riset ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rationing sering kali dilakukan secara implisit melalui mekanisme denial, selection, delay, deterrence, deflection, dan dilution guna menyeimbangkan rasio klaim yang melampaui 100%. Secara filosofis, terdapat ketegangan antara paradigma utilitarianisme yang mengutamakan stabilitas sistem kolektif, dengan teori keadilan John Rawls yang menuntut perlindungan prioritas bagi kelompok paling tidak beruntung. Secara yuridis, meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 telah memberikan kerangka standar pelayanan minimal (SPM), namun proteksi hukum bagi tenaga medis dalam pengambilan keputusan sulit di lapangan, masih memerlukan pedoman klinis yang lebih eksplisit dan transparan.    
RELASI ONTOLOGIS BAHASA DAN SAINS: QUO VADIS FILSAFAT ILMU DI ERA DISRUPSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE Yudhi Hertanto
EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/educational.v6i1.8416

Abstract

This study aims to reconstruct the dialectical relationship between language and science in the midst of digital technological disruption, particularly the rapid development of Generative Artificial Intelligence (AI). In science, language functions not only as a means of communication but also as an ontological foundation that shapes the reality and validity of scientific knowledge. This research employs a qualitative approach through library research and philosophical hermeneutic analysis of literature in the philosophy of science, philosophy of language, and contemporary studies on AI. The analysis focuses on the role of terminology in the construction of knowledge, the demarcation between natural sciences (Naturwissenschaften) and social sciences and humanities (Geisteswissenschaften), and the future direction of the philosophy of science in responding to epistemic challenges in the AI era. The findings indicate that the stability of scientific terminology is experiencing a crisis due to AI hallucinations and paper mill practices that produce fake scientific works. At the same time, there is a shift in language games from descriptive to performative functions, as reflected in the use of the term “Global Boiling.” This study concludes that an adaptive epistemology is necessary to safeguard the integrity and validity of scientific knowledge in the algorithmic era. ABSTRAK Kajian ini bertujuan merekonstruksi relasi dialektis antara bahasa dan ilmu pengetahuan di tengah disrupsi teknologi digital, khususnya perkembangan Generative Artificial Intelligence (AI). Bahasa dalam sains tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi ontologis yang membentuk realitas dan validitas pengetahuan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis hermeneutika filosofis terhadap literatur filsafat ilmu, filsafat bahasa, serta kajian mutakhir tentang AI. Fokus kajian meliputi peran terminologi dalam konstruksi pengetahuan, demarkasi antara ilmu alam (Naturwissenschaften) dan ilmu sosial-humaniora (Geisteswissenschaften), serta arah masa depan filsafat ilmu dalam merespons tantangan epistemik era AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas terminologi ilmiah mengalami krisis akibat fenomena halusinasi AI dan praktik paper mills yang memproduksi karya ilmiah palsu. Di sisi lain, terjadi pergeseran permainan bahasa dari fungsi deskriptif ke performatif, sebagaimana tercermin dalam istilah “Global Boiling”. Penelitian ini menyimpulkan perlunya epistemologi adaptif guna menjaga integritas dan validitas ilmu pengetahuan di era algoritmik.
REKONSTRUKSI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT ATAS WILAYAH KELOLA RAKYAT DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA: DIALEKTIKA INVESTASI DAN KEDAULATAN RUANG HIDUP Yudhi Hertanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i3.10444

Abstract

This study analyzes the tension between accelerated investment through National Strategic Projects (PSN) in Law Number 6 of 2023 (the Job Creation Law) and the constitutional rights of indigenous peoples (MHA). Following Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, customary forests have been normatively separated from state forests. However, the Job Creation Law introduces a centralized risk-based licensing and land acquisition mechanism that has the potential to marginalize local living space sovereignty. Using a juridical-normative research method through legislative and conceptual approaches, this study finds normative inconsistencies between the spirit of constitutional recognition and administrative formalism in the derivative regulations of the Omnibus Law. The study recommends legal reconstruction through the adoption of substantive Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principles and the zoning of indigenous territories (Red, Yellow, and Green Zones) to balance national development interests with the protection of traditional rights. A paradigm shift from state-centric to community-based protection is essential to avoid the escalation of structural agrarian conflicts. ABSTRAK Penelitian ini menganalisis ketegangan antara percepatan investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat (MHA). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, status hutan adat secara normatif telah dipisahkan dari hutan negara. Namun, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme sentralisasi perizinan berbasis risiko dan pengadaan tanah yang berpotensi memarginalkan kedaulatan ruang hidup lokal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi normatif, antara semangat pengakuan konstitusional dengan formalisme administratif dalam regulasi turunan Omnibus Law. Hasil penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui pengadopsian prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang substantif dan pembagian zonasi wilayah adat (Zona Merah, Kuning, Hijau) untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak tradisional. Transformasi paradigma dari state-centric menuju community-based protection menjadi prasyarat mutlak guna menghindari eskalasi konflik agraria struktural.  
REKONSILIASI PENDIDIKAN VOKASI DAN SINERGI LINK-AND-MATCH 2.0: STUDI SINKRONISASI KURIKULUM SMK DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI EKONOMI NASIONAL DI ERA DIGITAL Yudhi Hertanto
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v6i1.9531

Abstract

This study aims to analyze the transformation of vocational education through the Link-and-Match 2.0 policy and the effectiveness of curriculum synchronization in Vocational High Schools (SMK) with the needs of the national economic industry in the digital era. This research employs a descriptive qualitative approach using literature review and document analysis of government regulations, previous studies, and labor market statistics. The analysis is conducted from philosophical, sociological, and pedagogical perspectives to identify structural problems in Indonesia’s vocational education system. The findings indicate that although regulations such as Presidential Instruction No. 9 of 2016 and Presidential Regulation No. 68 of 2022 provide a strong legal framework, the unemployment rate of SMK graduates remains the highest, reaching 8.63% in 2025. This condition is mainly caused by skills mismatch, limited educator capacity, and slow curriculum adaptation to digital technological developments. The implementation of the 8+i concept has proven to be a key strategy in strengthening substantive collaboration between schools and industry. Adaptive curriculum synchronization, enhancement of teachers’ competencies in artificial intelligence and programming, and the strengthening of ICT infrastructure are essential factors in developing relevant and competitive vocational education toward Indonesia Emas 2045. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan vokasi melalui kebijakan Link-and-Match 2.0 serta efektivitas sinkronisasi kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri ekonomi nasional di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen terhadap regulasi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta data statistik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan pedagogis untuk mengidentifikasi problem struktural pendidikan vokasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Inpres No. 9 Tahun 2016 dan Perpres No. 68 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang kuat, tingkat pengangguran lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi, yaitu 8,63% pada tahun 2025. Kondisi ini disebabkan oleh skill mismatch, keterbatasan kapasitas pendidik, serta lambatnya adaptasi kurikulum terhadap perkembangan teknologi digital. Implementasi konsep 8+i terbukti menjadi strategi kunci dalam memperkuat kolaborasi substantif antara sekolah dan industri. Sinkronisasi kurikulum yang bersifat adaptif, peningkatan kompetensi guru dalam bidang kecerdasan artifisial dan pemrograman, serta penguatan infrastruktur TIK menjadi faktor utama dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang relevan dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.