Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Susantonius Selamat Hia
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Insania Khairunnisa; Vina Agustina; Fachriana Fachriana; Susantonius Selamat Hia
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Juni : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i2.6221

Abstract

The acceleration of digital transformation in the national trade sector has led to a significant surge in e-commerce activity across Indonesia, opening up market access that transcends geographical and temporal limitations. Nevertheless, behind this transactional convenience, the digital commerce ecosystem harbors a number of potential risks for consumers, including inaccurate product information, delivery failures, online fraud schemes, and the illegal exploitation of personal data. Structurally, consumers occupy an asymmetrical position relative to businesses in digital trade relationships, a dynamic exacerbated by information asymmetry, limited bargaining power, and low legal literacy. This study focuses on a legal analysis of the consumer protection framework within the e-commerce ecosystem, systematically referencing Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection along with its derivative and complementary regulations in the digital era. The research was conducted using a normative legal approach reinforced by conceptual analysis, utilizing secondary legal materials that include primary, secondary, and tertiary sources. The results of the study indicate that although Indonesia’s normative framework for digital consumer protection is formally in place, its implementation in e-commerce practice still reveals substantial gaps. Based on this, this study recommends structured regulatory harmonization, strengthening the institutional capacity of regulatory bodies, expanding digital legal literacy among the public, and establishing platform accountability mechanisms as prerequisites for achieving genuine consumer protection in the realm of e-commerce.
Implementasi Nilai Ketuhanan Dalam Penguatan Toleransi Dan Kebebasan Beribadah di Indonesia vina agustina; insania khairunnisa; fachriana; susantonius selamat hia; maria seravia sia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2026): Desember 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i2.10718

Abstract

Indonesia sebagai negara majemuk menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan etis-konstitusional yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 dan praktik aktual, seperti pembatasan kebebasan beribadah, diskriminasi administratif, dan hambatan pendirian rumah ibadah. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam penguatan toleransi beragama serta mengidentifikasi problematika diskriminasi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur naratif-integratif, menelaah tujuh sumber literatur utama yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh literatur (100%) mengakui hubungan langsung antara nilai Ketuhanan dan toleransi beragama, sementara 85,71% di antaranya mengidentifikasi persoalan nyata berupa dominasi kelompok mayoritas, diskriminasi administratif, dan hambatan perizinan tempat ibadah yang menciptakan kerukunan semu. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar landasan normatif, melainkan kerangka analisis kritis untuk mengungkap kebijakan diskriminatif. Disarankan adanya reformasi regulasi pendirian rumah ibadah, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan literasi konstitusi dan HAM bagi aparatur negara. Kata Kunci: toleransi beragama, diskriminasi, kebebasan beribadah.
Co-Authors fachriana Fachriana Fachriana insania khairunnisa Insania Khairunnisa Maria Seravia Sia vina agustina Vina Agustina