<![CDATA[Indonesia sebagai negara majemuk menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan etis-konstitusional yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 dan praktik aktual, seperti pembatasan kebebasan beribadah, diskriminasi administratif, dan hambatan pendirian rumah ibadah. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam penguatan toleransi beragama serta mengidentifikasi problematika diskriminasi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur naratif-integratif, menelaah tujuh sumber literatur utama yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh literatur (100%) mengakui hubungan langsung antara nilai Ketuhanan dan toleransi beragama, sementara 85,71% di antaranya mengidentifikasi persoalan nyata berupa dominasi kelompok mayoritas, diskriminasi administratif, dan hambatan perizinan tempat ibadah yang menciptakan kerukunan semu. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar landasan normatif, melainkan kerangka analisis kritis untuk mengungkap kebijakan diskriminatif. Disarankan adanya reformasi regulasi pendirian rumah ibadah, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan literasi konstitusi dan HAM bagi aparatur negara. Kata Kunci: toleransi beragama, diskriminasi, kebebasan beribadah.]]>
