Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Maria Seravia Sia
Universitas Pamulang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Umkm Di Indonesia Aura Salsa Permana; Ajeng Aulia Sasri; Rosalina Bedo Jogo; Maria Seravia Sia
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11058

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi nasional yang berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun memiliki peran yang sangat vital, sektor ini masih menghadapi kendala struktural secara yuridis, terutama berupa ketidakpastian regulasi dan hambatan aksesibilitas legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum melalui empat pilar strategis: (1) reformasi perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dengan NIB sebagai izin tunggal; (2) penguatan akses permodalan melalui KUR dan kebijakan penghapusan piutang macet berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024; (3) relaksasi fiskal melalui PP No. 55 Tahun 2022 yang membebaskan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00; serta (4) perlindungan ekosistem digital melalui mandat alokasi 40% belanja pengadaan pemerintah pada e-Katalog LKPP dan proteksi pasar melalui Permendag No. 31 Tahun 2023. Secara normatif, kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat, namun secara empiris masih terdapat hambatan berupa ego sektoral dan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan hukum yang terintegrasi agar substansi regulasi selaras dengan realitas operasional di lapangan
Implementasi Nilai Ketuhanan Dalam Penguatan Toleransi Dan Kebebasan Beribadah di Indonesia vina agustina; insania khairunnisa; fachriana; susantonius selamat hia; maria seravia sia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2026): Desember 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i2.10718

Abstract

Indonesia sebagai negara majemuk menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan etis-konstitusional yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 dan praktik aktual, seperti pembatasan kebebasan beribadah, diskriminasi administratif, dan hambatan pendirian rumah ibadah. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam penguatan toleransi beragama serta mengidentifikasi problematika diskriminasi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur naratif-integratif, menelaah tujuh sumber literatur utama yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh literatur (100%) mengakui hubungan langsung antara nilai Ketuhanan dan toleransi beragama, sementara 85,71% di antaranya mengidentifikasi persoalan nyata berupa dominasi kelompok mayoritas, diskriminasi administratif, dan hambatan perizinan tempat ibadah yang menciptakan kerukunan semu. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar landasan normatif, melainkan kerangka analisis kritis untuk mengungkap kebijakan diskriminatif. Disarankan adanya reformasi regulasi pendirian rumah ibadah, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan literasi konstitusi dan HAM bagi aparatur negara. Kata Kunci: toleransi beragama, diskriminasi, kebebasan beribadah.
Co-Authors Ajeng Aulia Sasri Aura Salsa Permana fachriana insania khairunnisa Rosalina Bedo Jogo Susantonius Selamat Hia vina agustina