<![CDATA[Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.]]>
