Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Begawan Abioso
Emiliya Febriyani
Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Penipuan Penyalahgunaan Teknologi Dalam Pengajuan Pinjaman Bank di Indonesia Sherly Tan; Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani
Begawan Abioso Vol. 17 No. 1 (2026): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i1.1375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pada pengajuan pinjaman bank yang dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi, serta mengkaji efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi sektor perbankan yang berkaitan dengan pinjaman berbasis teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap keterbatasan Pasal 492 KUHP Baru dalam menjangkau kejahatan siber, serta analisis penerapan prinsip lex specialis melalui Pasal 35 dan Pasal 51 UU ITE dalam menangani manipulasi data elektronik pada proses pengajuan pinjaman bank. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan kebijakan pidana yang terintegrasi antara hukum pidana, regulasi perbankan, sistem verifikasi digital, dan literasi digital masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan umumnya melibatkan manipulasi identitas, pemalsuan dokumen elektronik, serta penyalahgunaan data pribadi. Penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis dan yurisdiksional, sedangkan upaya preventif terhambat oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya sistem verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan keamanan siber, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi lintas sektor.
Corporate Liability for Foreign Bribery: Reformulating Indonesia’s Legal Framework in Light of the OECD Anti-Bribery Convention Christina; Emiliya Febriyani; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 6 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i6.3857

Abstract

This research examines Indonesia’s legal framework governing foreign bribery and the responsibility of corporations in relation to the anti-bribery standards developed by the OECD. It seeks to formulate directions for legal reform that may strengthen Indonesia’s participation in the international economic order, enhance good governance, and facilitate compliance with the requirements associated with OECD accession. A normative legal research design was applied through statutory, conceptual, and comparative analysis. The findings reveal several shortcomings in the existing Indonesian framework, notably the absence of an autonomous offence addressing foreign bribery and the absence of a corporate liability framework based on the failure to prevent bribery. These gaps result in the suboptimal alignment of Indonesian law with OECD anti-bribery standards and create legal uncertainty for Indonesian corporations engaged in international business activities. Therefore, legal reformulation is necessary through the criminalization of foreign bribery, strengthening corporate criminal liability based on failure to prevent bribery, and establishing a corporate anti-bribery compliance mechanism while taking into account the principles and characteristics of Indonesian criminal law.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Christina Rufinus Hotmaulana Hutauruk Sherly Tan