Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Begawan Abioso
Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Penipuan Penyalahgunaan Teknologi Dalam Pengajuan Pinjaman Bank di Indonesia Sherly Tan; Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani
Begawan Abioso Vol. 17 No. 1 (2026): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v17i1.1375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pada pengajuan pinjaman bank yang dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi, serta mengkaji efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi sektor perbankan yang berkaitan dengan pinjaman berbasis teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap keterbatasan Pasal 492 KUHP Baru dalam menjangkau kejahatan siber, serta analisis penerapan prinsip lex specialis melalui Pasal 35 dan Pasal 51 UU ITE dalam menangani manipulasi data elektronik pada proses pengajuan pinjaman bank. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan kebijakan pidana yang terintegrasi antara hukum pidana, regulasi perbankan, sistem verifikasi digital, dan literasi digital masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan umumnya melibatkan manipulasi identitas, pemalsuan dokumen elektronik, serta penyalahgunaan data pribadi. Penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis dan yurisdiksional, sedangkan upaya preventif terhambat oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya sistem verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan keamanan siber, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi lintas sektor.
Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak: Studi Etnografi di Kejaksaan Negeri Batam Taufiqur Rahman Anas; Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9510

Abstract

Tingginya angka anak berhadapan dengan hukum di Kota Batam, yaitu 44 kasus sepanjang tahun 2025 dengan hanya 3 kasus yang terselesaikan melalui diversi, menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak belum berjalan optimal, meskipun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 telah mewajibkan upaya tersebut di setiap tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum restorative justice terhadap anak di Indonesia serta implementasinya di Kejaksaan Negeri Batam melalui pendekatan etnografi. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam bersama jaksa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah berhasil diterapkan pada perkara dengan pelaku dewasa, tetapi belum satu pun berhasil pada perkara anak selama periode penelitian, akibat sejumlah kendala, yaitu karakteristik geografis kepulauan yang menyulitkan pemanggilan para pihak, tuntutan ganti rugi korban yang kerap tidak wajar, keterlibatan masyarakat yang masih pasif dan seremonial, serta ketegasan jaksa yang belum optimal dalam mendorong diversi sejak tahap penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan restorative justice terhadap anak di Kejaksaan Negeri Batam perlu didorong lebih lanjut melalui penguatan peran jaksa, partisipasi aktif masyarakat, dan pemahaman bersama mengenai esensi keadilan restoratif sebagai sarana pemulihan.
Co-Authors Emiliya Febriyani Sherly Tan Taufiqur Rahman Anas