Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

WOMEN’S PARTICIPATION IN THE PROCESS OF CODIFICATION OF THE CRIMINAL CODE IN ACEH Zuriah Zuriah; Muchlis Bahar; Elfia
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v4i2.440

Abstract

This study aims to analyse the form of women’s participation in the process of formulating the Qanun Jinayah in Aceh and its implications for strengthening the perspective of gender justice in Islamic sharia regulations. The Qanun Jinayah is a regional legal product that emerged from Aceh’s special authority in implementing Islamic law and forms part of the process of transforming fiqh norms into a regional positive legal system. However, women’s involvement in the process of formulating these regulations remains a crucial issue because the substance of the qanun is directly related to issues affecting women’s lives. This research employs a normative juridical research method with a conceptual and historical approach. Data were obtained through a literature review of various primary, secondary, and tertiary legal sources. Data analysis was conducted qualitatively by interpreting and connecting various relevant literature. The findings indicate that women’s participation in the process of codifying the Qanun Jinayah remains relatively limited, both in formal and informal spheres. Women’s involvement is evident through several channels, such as the presence of female legislators in the Aceh People’s Representative Council, the contribution of female academics in the study and preparation of academic papers, the role of civil society organisations, and social participation within community groups. However, women’s representation in the decision-making process remains suboptimal, resulting in women’s perspectives and ex ’s experiences not being fully incorporated into the substance of regulations. Therefore, this study recommends strengthening mechanisms for women’s participation in the Qanun legislative process, increasing women’s representation in legislative institutions, and actively involving women in the development of academic texts and public discourse to ensure that the resulting Sharia regulations are more inclusive, responsive, and gender-equitable.
Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia: Annulment of Marriage in Islamic Law and Its Comparison with Indonesian Positive Law Ade Daharis; Salma; Elfia
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7942

Abstract

Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki makna sakral serta kedudukan hukum yang kuat, baik menurut ajaran agama maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perkawinan didirikan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan sejahtera, yang sejalan dengan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan agama yang berlaku. Dalam situasi tertentu, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, baik karena adanya cacat hukum pada pelaksanaan akad, penipuan, paksaan, maupun ketidaksahan wali atau saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh dasar hukum pembatalan perkawinan, proses pembatalan, dan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini menggunakan yuridis normatif dan doktrinal. Data dianalisis secara kualitatif setelah dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi menunjukkan bahwa keputusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun demikian, hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan niat baik tetap dilindungi oleh hukum setelah pembatalan perkawinan, dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak terpengaruh.