Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Kolaboratif Sains USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Ade Daharis
STAI Solok Nan Indah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DI KUA Ade Daharis
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20040

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi bagi pembangunan bangsa. Keluarga yang sakinah akan menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Bimbingan keluarga sakinah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan keluarga. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keluarga sakinah oleh pasangan calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bimbingan keluarga sakinah di KUA telah berjalan secara baik dan cukup efektif. Bimbingan ini telah memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam kepada pasangan calon pengantin tentang keluarga sakinah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu: 1.Peningkatan kualitas materi bimbingan; 2.Peningkatan keterampilan fasilitator; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan implementasi bimbingan keluarga sakinah di KUA dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi ketahanan keluarga.
KETAHANAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DENGAN PENDEKATAN SOCIO-LEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI KUALITATIF DI NAGARI TALANG Fhuja Putri Okta minal; Yusrial; Ade Daharis
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 3 (2026): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/vneve837

Abstract

The purpose of this study is to thoroughly describe the coping mechanisms used by female victims of domestic violence in Nagari Talang and to examine this phenomenon by reviewing Islamic law. The descriptive qualitative methodology in this study uses in-depth interviews and observations of victims of domestic violence in communities that uphold the values of Adat Basandi Syarak and Syarak Basandi Kitabullah. According to the results of the study, despite the imbalance of power, women in Nagari Talang demonstrate mental and spiritual resilience, which is based on the ideas of patience and responsibility for the future of their children. From an Islamic legal perspective, it was found that while the victims prioritized the ideal of ishlah (peace), their acceptance of ongoing violence contradicted the principles of Maqashid Syariah, particularly the protection of life (hifdzun nafs) and honor (hifdzun 'irdh). Islam allows women to demand their rights to security and justice through the mechanisms of nusyuz or khulu' from their husbands if the welfare of the household is no longer achieved, so this steadfastness should not be misinterpreted as acceptance of injustice. The findings of this study show that, in order to break the cycle of domestic violence without neglecting religious principles, an emancipatory religious understanding and support are needed.
Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional: Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law Ade Daharis; Robby Has Wantania; Hamzah Mardiansyah; Alief Akbar Musaddad; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10115

Abstract

Praktik talak di luar pengadilan merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim di Indonesia dan menimbulkan persoalan serius dalam konteks harmonisasi antara undang-undang keluarga Islam dan undang-undang nasional. Dalam perspektif fikih klasik, talak dipandang sah secara agama apabila diucapkan oleh suami dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu, tanpa mensyaratkan adanya proses peradilan. Namun, hukum nasional Indonesia melalui Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Disebabkan perbedaan mendasar ini, keabsahan talak, yang sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum negara, terbagi menjadi dua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik talak di luar pengadilan dengan meninjau perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji upaya harmonisasi yang dilakukan melalui regulasi dan fatwa keagamaan, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal nasional dan sumber hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membahayakan hak-hak perempuan dan anak. Ini terutama berlaku untuk hak perdata seperti nafkah dan status hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, norma-norma hukum Islam dan hukum nasional harus disesuaikan dengan baik, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.
Mediasi Dalam Perkara Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dalam Hubungan Rumah Tangga Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Mediation in cases of non-fulfillment of inner life support Domestic Relations Perspective of Law Number 1 of 1974 Adi Herisasono; Ade Daharis; Ach. Jaelani; Haposan Sahala Raja Sinaga; Taufik Hidayaturrahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.834 KB) | DOI: 10.56338/jks.v1i1.431

Abstract

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (suami) wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya termasuk kebutuhan seksual, hal tersebut sering dialami banyak orang, mereka kandas dalam membangun hubungan rumah tangga d karenakan kurang terpenuhinya dalam hubungan nafkah batin. Oleh karenanya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan Bersama (suami istri) bukan malah memendam hal-hal yang membuat salah satu pihak dirugikan. Supaya kekurangan yang dimikinya bisa diperbaiki atau bisa disempurnakan. Dalam hubungan perkawinan bukan hanya hak-hak suami lah yang harus dipenuhinya melainkan hak istilah yang harus juga diperhatikan karena jika hal itu tidak diperhatikan maka akan memunculkan problem-problem yang dapat membawa rumah tangga dalam kehancuran.
Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian: Islamic Law Analysis of the Use of Social Media as a Cause of Divorce Ade Daharis
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.835 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.687

Abstract

Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu/perkara yang dihalalkan, tetapi dibenci Allah. Namun faktanya, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng, mulus, atau berakhir bahagia. Akhirnya, keputusan untuk bercerai pun menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri melalui putusan pengadilan. Penelitian ini berupaya menganalisa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.
Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam: Custody of Underage Children if the Mother Dies Perspective of Law Number 23 of 2002 and Compilation of Islamic Law Ade Daharis; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Yeni Santi; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.5197

Abstract

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Jika terjadi perceraian dan pihak istri meningeal dunia dan sementara anak masih dibawah umur, maka berdasarkan perspektif Undang-undnag Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila ibunya meningeal dunia, hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya selama dipandang sang ayah akan mampu mengasuh dan menjaga keselamatan anaknya. Akan tetapi jika sang ayah dipandang tidak mampu dengan beberapa alasan, maka hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada keluarganya. Sedangkan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping bapak.
Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan: The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process Ade Daharis; Sri Herlina; Nining Suningrat; Herwantono; Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5551

Abstract

Negara Republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di indonesia harus bernafaskan pancasilan dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitujuga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami: Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy Ade Daharis; Riadi Asra Rahmad; Kalijunjung Hasibuan; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5907

Abstract

Poligami di Indonesia lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam dunia Islam, kata poligami banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki muslim yang menikah lebih dari satu istri. Poligami, adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ini merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di berbagai negara. Hukum Islam maupun hukum positif mengakui keberadaan poligami tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan praktik. Hukum Islam memberikan landasan yang lebih luas untuk poligami dengan penekanan pada keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur secara lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial.
Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dan dalam Hukum Islam: The Relationship between Religion and State in Indonesia and in Islamic Law Ade Daharis; Asasriwarni; Ikhwan; Syaflin Halim
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6572

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji Hubunan agama dan negara dalam hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji data primer yaitu undang-undang, peraturan sejenis, jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dengan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama tetapi agama merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga hubungan antara agama dan negara berimplikasi pada positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai bentuk manifestasi negara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama yang bersifat simbiosis-integralistik, dengan melahirkan suatu produk hukum Islam sebagai hukum nasional hingga tetap berlaku. sehingga memberikan kerukunan, kedamaian, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tercapai dan tetap lestari.
Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan: The Position of Children from Secret Marriages from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Law Ade Daharis; Alief Akbar Musaddad; Sandi Yoga Pradana; Nadzif Ali Asyari; Seftia Azrianti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.6971

Abstract

Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diresmikan di lembaga negara. Salah satu konsekuensi dari pernikahan siri, status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan ini tidak jelas menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Artikel ini membahas posisi hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan silang dengan sudut pandang hukum negara dan hukum Islam (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Tujuan dari percakapan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri dan konsekuensi hukumnya.
Co-Authors Ach. Jaelani Adi Herisasono Alief Akbar Musaddad Asasriwarni Daffa Maulana Adha Herdatama Diana Pujiningsih Elfia Fhuja Putri Okta minal Halisma Amili Hamzah Mardiansyah Hamzah Mardiansyah Haposan Sahala Raja Sinaga Herwantono Hilmi Siti Raudhoh Ikhwan Jamaluddin T Johannes Triestanto Kalijunjung Hasibuan Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lia Fadjriani Nadzif Ali Asyari Nining Suningrat Rasdianah Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad Robby Has Wantania Ronald Jolly Pongantung Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf Salma Sandi Yoga Pradana Seftia Azrianti Sri Herlina Syaflin Halim Taufik Hidayaturrahman Yeni Santi Yulianis Safrinadiya Rahman Yusrial Yusrial