Umi Hani
Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ANALISIS PERBANDINGAN 4 MAZHAB TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM Umi Hani
Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Manajemen dan Bisnis Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.688 KB) | DOI: 10.31602/al-kalam.v6i1.1940

Abstract

This study aims to analyze: 1) the Islamic view of the  marriages, 2) a comparison of 4 schools about the marriages of marriage in Islam. Type of juridical-normative research or doctrinal legal research. Library research, namely research activities carried out by collecting and tracing data and processing (books, literature and library materials) related to the topic of discussion. The type of research is qualitative research which is a particular tradition in social science that is fundamentally dependent on humans in its own region and relates to these people in its discussion and in its terminology. Material of the Law of the Qur'an, hadith, and the opinion of the school of Iman Syafii, Hanafi Faith, Maliki Imam, Hambali Faith. The data analysis method used in this research is analytical descriptive method.The results of the study explain that dowry may be in the form of money, jewelry, household furniture, animals, services, commercial property or other objects that have a price. or a sack of wheat. If it is not known from various aspects that allow determination of the amount of dowry, then according to all schools except Maliki, the contract remains valid, but the dowry is null. While Maliki believes that the contract is invalid and in fact before mixing at the campuri, the contract is declared valid by using mahar mitsli. Maliki said that if the contract had not been mixed it was invalid. But if there had been a mixture then the contract was declared valid and the wife had the right to mitsli mahr. Meanwhile, Syafi'i, Hanafi and Hambali argue that, the contract remains valid, and the wife has the right to mitsli mahr.
ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I umi - hani
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.835 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat; (2) Istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Data primer, yaitu (1) Al-Umm. (2) al-Risalah. Dan data sekunder, yaitu literatur lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i yaitu: Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Qur'an ( QS, At-Taubah ayat: 60 ), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm. “Harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham. Istinbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. 
PENINGKATAN KEAKTIFAN KADER POSYANDU MELALUI MEDIA PROMOSI KESEHATAN DALAM MENGATASI KASUS PREEKLAMSI IBU MELAHIRKAN DI KELURAHAN SURGI MUFTI KOTA BANJARMASIN Achmad Rizal; Asrinawaty Asrinawaty; Agus Jalpi; Umi Hani
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 5, No 1 (2019): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.5 KB) | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v5i1.2373

Abstract

Posyandu merupakan salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah tercapainya cakupan partisipasi ibu yang dapat meningkat dengan informasi dan ajakn yang dilakukan oleh kader Posyandu. Sasaran atau khalayak dalam pelaksanaan ini adalah kader posyandu yang berada di wilayah kelurahan surgi mufti kota Banjarmasin Pelaksanaan Kegiatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kader posyandu memlalui peningkatan pemberdayaan melalui media promosi kesehatan. Metode yang akan dilakukan yaitu melalui pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program pengabdian kepada masyarakat melalui media promosi kesehatan bagi kader posyandu di kelurahan surgi mufti tentang kasus preekelamsi ibu melahrikan hal ini disebabkan karena tidak mendapat penanganan yang tepat akibat minim pengetahuan ibu terhadap Tanda dan bahaya pada kehamilan, tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi otak, ginjal, hati, dan paru-paru. Preeklamsia secara tradisional dianggap sebagai kondisi yang paling sering mendahului Eklampsia (kejang karena tekanan darah tinggi pada kehamilan). Preeklampsia menyebabkan kelahiran prematur (baik spontan maupun untuk menyelamatkan bayi dan ibu), kelahiran bayi cacat atau perkembangan janin tidak sempurna, bahkan berpotensi mengancam jiwa. Hal ini terjadi karena ada gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan plesenta, sehingga hal ini mengganggu aliran darah ke bayi maupun ibu. Plasenta merupakan organ yang khusus dibentuk saat kehamilan dan berfungsi sebagai pemasok makanan maupun oksigen dari ibu ke janin. Makanan dan oksigen didistribusikan melalui aliran darah, oleh karena itu untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan janin, plasenta membutuhkan pasokan aliran darah yang besar dan konstan. Namun pada ibu yang mengalami preeklampsia, plasenta tidak mendapatkan darah yang cukup. Hal ini terjadi diperkirakan akibat plasenta yang tidak bekerja dengan baik untuk menyalurkan aliran darah tersebut, kemudian mengganggu pembuluh darah dan tekanan darah pada ibu.luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu publikasi pada jurnal ber ISSN atau Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada Muallaf Dayak Meratus Di Dusun Papagaran Rozzana Erziaty; Agus Purnomo; Umi Hani; Abdul Wahab
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i3.4308

Abstract

Papagaran is located in Patikalain Village Hantakan Sub-District Hulu Sungai Tengah Regency, which is located in the mountains of Meratus, the majority religion at animism. People who are new to Islam are called Muallaf, thay ara still need help in adapting to their new conditions, whether material, knowledge or social assistance that will protect and strengthen their hearts to embrace for Islam. The purpose of the Community Empowerment Program (PPM) is to strengthen understanding of Islam in the economic field in accordance with regional potential, that are to provide assistance in the management of production, marketing and financial of agricultural products based on sharia. The method used by Rural Apracial Participatory. The population is the perpetrators of Dayak meratus farming of 27 people. The activity was carried out in December 2019. The cognitive assessment results of the PPM pretest participants were 96.3% less 3.7% and 0% good category. The posttest was less than 0%, the category was 55.6% and the good category was 44.4%. The result of the t-test was accepted Hi, namely an increase in the knowledge and skills of participants in the community empowerment training.
Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan Muhammad Pajrianor; Parman Komarudin; Umi Hani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i3.86

Abstract

This study aims to analyze the practice of Islamic stock trading in the perspective of Islamic economic law, the case study of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in South Kalimantan. Using a qualitative research method with a field research approach, the author goes directly to the field to conduct observations and interviews related to the Islamic stock trading system at Indonesia Stock Exchange (IDX) South Kalimantan. The object of this research is Sharia Stock Trading Practice. The results of this study are that the mechanism for trading in Indonesian sharia shares uses Sharia Online Trading System (SOTS), namely the omission of the Margin Trading and Short Selling features and the shares traded may only be shares included in the Sharia Securities flat. Even though using the Sharia Online Trading System (SOTS) system, it turns out that several transaction activities that are prohibited by Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council include fake demand/supply, pump and dump, cornering, heading behavior and fear of missing out. In the perspective of sharia economic law, the practice of trading sharia shares in a trading mechanism has been declared to be in accordance with the findings of several prohibited practices, which can make the practice of trading sharia shares inconsistent with the principles of sharia economic law.
PRACTICES OF COLLATERAL GOODS AUCTION AT BANJARMASIN SHARIA PAWNSHOPS (BANJARMASIN ULAMA PERSPECTIVE ANALYSIS) Umi Hani; Parman Komarudin; Rahmatul Huda; Abdul Hadi; Zakiyah Zakiyah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16260

Abstract

Auction is the sale of goods in public which is preceded by efforts to gather interested parties through announcements made by and in front of the auction official with the achievement of the optimal price through verbal bidding up and down or down and or in writing. The process of the role of the ulema in society, makes the ulema not only have theological validity but also social validity and its existence is firmly rooted in society. From this it can be understood that scholars are not only followed by their opinions in the religious field, but even in the social field, including the economic field. Many say that Banjarmasin is a religious city, it can be seen that the people of Banjarmasin are still strong in following the opinions/words of the scholars. The formulation of the problem in this paper is how is the practice of auctioning collateral at sharia pawnshops in Banjarmasin and how is the perspective of Ulama Banjarmasin the practice of auctioning collateral. This study uses qualitative research with the type of field research (field research), the nature of the research is a case study (case study). The results of this study are that there are two methods used in the auction system, namely open auctions and closed auctions. A closed auction is an auction in which the applicant submits the price of the property he is interested in in a sealed or confidential envelope. Meanwhile, in the opinion of the Banjarmasin scholars, the practice of auctioning collateral items is not prohibited by sharia and the law is permissible as long as it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, Guarantees in sharia pawnshops function as proof of the customer's commitment to paying off the financing.
Empowerment of Women "Sampah Berkah" Based on Literacy and Inclusion Methods S. Purnamasari; Purnama Rozak; Kurniaty; Umi Hani; A. Hadi; Yunisa F
Indonesian Journal of Advanced Social Works Vol. 2 No. 5 (2023): October 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/darma.v2i5.6299

Abstract

The real impacts of globalization, the post-covid-19 pandemic era and even the economic recession era in 2023 include sharp disparities in all fields which have given rise to their own phenomena in society. Community empowerment, especially women's empowerment, is the key to the success of social change programs to change the quality of life and public health for the better. As is the government's commitment to the Millennium Development Goals (MDGs), which include trying to empower women through education, increasing their role in society, the economy, and so on. The problems in this service activity are the lack of knowledge of women focused on housewives about the economic value of waste, MSMEs, and financial institutions both sharia and conventional as investment media, loans for daily needs/business capital as well as the lack of training and mentoring for women. focused on housewives in understanding how/procedures to make transactions with service providers or financial institutions. This community service activity is carried out in the form of active participatory empowerment, coaching and focus group discussions (FGD) as well as group counseling using literacy and inclusion methods, which includes coaching (educating, training and mentoring) through activeness and consultation between partners and the service team. in discussion. As a result, partners can have good knowledge regarding the economic value of waste, UMKM, and financial institutions, both sharia and conventional.
Aspect of Legal Protection on Buying Transactions of Thrift Shop Products Sharia Economic Law Perspective Rahmatul Huda; Miftah Sya'bana; Umi Hani; Abdul Hadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2728

Abstract

The process of human life, one of which affects the human lifestyle. This lifestyle can lead to consumptive behavior because of the desire to keep up with the times. Calculated from year to year, there has been an increase in the production of clothes or garments that have doubled from before. The buying and selling of used clothes have been around for a long time, but lately during the pandemic these activities are busy in the community. Currently, the term imported used clothing is more familiar with thrift clothing. This thrift activity has even penetrated social media and online shopping platforms. Whereas the prohibition of imported used clothes is contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade which has been explicitly stated in Article 47 by stating that "importers are obliged to import goods in new conditions". Another prohibition on the sale and purchase of imported used clothes (thrift) can also be found in Article 8 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The purpose of this study is to determine aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products and to determine the analysis of sharia economic law on aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that aspects of legal protection in the sale and purchase of thrift shop