Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

“Hybrid Peacebuilding in Gaza: Role of the Board of Peace” Peronika Simanjuntak; Ardy Octavian; Carmelita Dalia; Rara Novianty; Arnold Arswenda; Rahmalia Wulan Azizah; Trisni Salsa Ramadina
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (J-EMSPOL) Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v3i2.255

Abstract

This study aims to evaluate the strategic role of the Board of Peace (BoP) as a network-based governance model in accelerating infrastructure recovery in the Gaza conflict zone. Utilizing an explanatory case study method with a qualitative approach, this research gathers data through in-depth interviews with relevant stakeholders and an analysis of global reports. The findings demonstrate that the "participatory synchronization" mechanism within the BoP successfully shifts rigid, centralized aid patterns into a more responsive and targeted system, confirming that active local engagement is a crucial factor for successful reconstruction in highly polarized environments. Theoretically, these results reinforce the arguments within Hybrid Peace Theory regarding the importance of institutional intermediation in conflict management. The researcher concludes that a paradigm shift toward hybrid models is essential for building sustainable peace. The study implies that policymakers need to establish flexible mandate transition protocols between international institutions and civil society. Furthermore, future research is expected to leverage digital technology integration to create more transparent and inclusive peace collaboration systems.
Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Program Pemuda Pelopor: Studi Kasus Di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palangka Raya Murni Soniati; Nurul Hikmah; Peronika Simanjuntak
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.278

Abstract

Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuntut pemerintah daerah menata kembali struktur belanja dengan tetap mempertahankan target kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap Program Pemuda Pelopor pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sekunder. Data bersumber dari Renstra 2024–2026, Laporan Kinerja 2024, dokumen APBD, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dokumen Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta artikel ilmiah relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa baseline 2024 memperlihatkan realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 97,95%, sedangkan Renstra menetapkan target lima Pemuda Pelopor dengan pendanaan indikatif Rp50 juta pada 2025. Kebijakan efisiensi terutama menciptakan tekanan terhadap belanja pendukung seperti perjalanan dinas, pencetakan, kegiatan seremonial, seminar, dan honorarium. Namun, dokumen publik yang tersedia belum cukup untuk memastikan besaran pemotongan final maupun realisasi target lima orang pada 2025. Keberlanjutan program karena itu bergantung pada kemampuan mempertahankan keluaran utama, mengoptimalkan sosialisasi digital, kolaborasi, fasilitas pemerintah, dan penganggaran berbasis keluaran. Kebaruan penelitian terletak pada evaluasi Program Pemuda Pelopor dalam konteks efisiensi 2025 dengan mengintegrasikan enam kriteria Dunn pada tingkat pemerintah kota.