<![CDATA[Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuntut pemerintah daerah menata kembali struktur belanja dengan tetap mempertahankan target kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap Program Pemuda Pelopor pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sekunder. Data bersumber dari Renstra 2024–2026, Laporan Kinerja 2024, dokumen APBD, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dokumen Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta artikel ilmiah relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa baseline 2024 memperlihatkan realisasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 97,95%, sedangkan Renstra menetapkan target lima Pemuda Pelopor dengan pendanaan indikatif Rp50 juta pada 2025. Kebijakan efisiensi terutama menciptakan tekanan terhadap belanja pendukung seperti perjalanan dinas, pencetakan, kegiatan seremonial, seminar, dan honorarium. Namun, dokumen publik yang tersedia belum cukup untuk memastikan besaran pemotongan final maupun realisasi target lima orang pada 2025. Keberlanjutan program karena itu bergantung pada kemampuan mempertahankan keluaran utama, mengoptimalkan sosialisasi digital, kolaborasi, fasilitas pemerintah, dan penganggaran berbasis keluaran. Kebaruan penelitian terletak pada evaluasi Program Pemuda Pelopor dalam konteks efisiensi 2025 dengan mengintegrasikan enam kriteria Dunn pada tingkat pemerintah kota.]]>
