Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HAK MENENTUKAN PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TUAN GURU DI LOMBOK TENGAH.doc Lalu Akhmad Rizkan
Tarbawi Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial
Publisher : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/tarbawi.v2i1.140

Abstract

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang abadi dan suci. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut dibutuhkan kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun praktik perkawinan masyarakat Sasak dilakukan dengan tradisi menggah, merondong, merarik, tadong, dan ngendeng. Dari sejumlah tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat Sasak Lombok tentu sedikit-tidak akan mempengaruhi pola hubungan rumah tangga di antara suami-istri. Disatu sisi dapat berdampak positf atau bahkan sebaliknya, dapat berdampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan peran serta tokoh agama yang dalam hal ini Tuan Guru dalam upaya membina, mendidik dan menuntun masyarakat agar dapat memahami implikasi dari tradisi perkawinan yang mereka gunakan.Metode yang digunakan adalah metode kulitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma konstruktivis digunakan karena kajianya berbasis pada pengalaman dan menjadikan individu manusia sebagai obyek penelitian. Sehingga dengan itu, peneliti dapat menggunakannya sebagai perangkat dalam pengolahan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Tuan Guru mengenai hak penentuan pasangan bagi anak perempuan terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, anak perempuan wajib meminta persetujuan orangtua apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh; kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah, apabila anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum.Tuan Guru berpandangan bahwa seorang anak perempuan yang belum baligh dapat dipaksa menikah oleh orangtuanya, karena pemaksaan dalam perkawinan tidak berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Hendaknya anak perempuan terus mengembangkan sumber daya manusianya melalui pendidikan, untuk dapat memperoleh dan mempertanggung jawabkan hak yang dimilikinya. Sebab, zaman sekarang ini manusia akan dianggap pandai apabila ia sebagai manusia yang terdidik.
Reconstructing Digital Consumer Protection in Indonesia: Towards an Integrative Risk-Based Compliance Framework Suparlan Suparlan; Apipuddin Apipuddin; Nasrullah Nasrullah; Saipul Arip Watoni; Lalu Akhmad Rizkan; Harun Azwari; Muhamad Yusup
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 8 No 1 (2026): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v8i1.15112

Abstract

The rapid expansion of Indonesia’s digital economy has transformed consumer protection from a product- and transaction-oriented issue into a broader question of digital governance, personal data security, platform responsibility, and risk-based regulatory compliance. Although existing studies have examined consumer protection, electronic commerce, and personal data protection separately, limited scholarly attention has been given to how these legal regimes can be integrated into a coherent compliance framework for digital business actors. This study aims to reconstruct digital consumer protection in Indonesia by developing an integrative risk-based compliance framework that connects consumer rights, data protection obligations, and platform accountability. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, this study analyzes primary legal materials and relevant scholarly literature to assess the coherence of legal norms, the allocation of responsibility, and the adequacy of preventive and remedial mechanisms in digital transactions. The study finds that Indonesia’s digital consumer protection framework remains fragmented across several legal instruments, resulting in overlapping obligations, unclear platform liability, weak regulation of electronic standard clauses, and limited mechanisms for consumer redress in data-driven transactions. The proposed framework classifies compliance obligations according to the level of risk arising from digital business activities, including risks related to transaction asymmetry, misuse of personal data, algorithmic or platform-based control, and consumer loss recovery. The novelty of this study lies in its integration of consumer protection, personal data protection, and platform accountability into a single risk-based compliance model. Theoretically, this framework contributes to the development of digital consumer protection scholarship by shifting the analysis from sectoral regulation to integrated regulatory governance. Practically, it provides guidance for regulators, digital platforms, and business actors in designing preventive compliance systems, strengthening accountability mechanisms, and developing more effective online dispute resolution for digital consumers in Indonesia.