Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Certainty Regarding Sharia Banking Dispute Resolution In The Context Of Constitutional Court Decision Number 93/PUU/X/2012 Sodikin; Edi Suhaedi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 6 (2026): GJMI - Juni
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i6.2145

Abstract

Disputes resolution in the field of Islamic banking are actually arranged in Article 55, paragraph (1), (2), and (3) of the Law on Islamic Banking. The Problem appear when choice of legal forum (choice of forum) for finish dispute banking agreed for choose one of the legal forums in settlement dispute when the parties No want to finish it through religious courts and their contracts No stated in a way clear the choice of legal forum selected. This is where the need for certainty of law in settling the dispute in question arises, and how the Constitutional Court's decision for certainty of law can be realized in Islamic banking disputes. The research method used is descriptive normative. Research results explain that the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 confirms certainty of law by deleting dualism of authority justice, making the Religious Court as an institution the sole authority to finish Islamic banking through track litigation. Thus, it can be concluded that this decision cancels the explanation of Article 55 paragraph (2) of the Sharia Banking Law, eliminates forum selection to the District Court; however, it still allows non-litigation settlement, such as Sharia arbitration. The settlement process of disputes in Islamic banking, as arranged in Article 55 paragraph (1), (2), and (3) of the Sharia Banking Law, has given duties and authorities to courts in the neighborhood religious courts.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Media Instagram Sodikin Sodikin; Edi Suhaedi
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.222

Abstract

Permasalahan yang muncul dari perkembangan teknologi internet adalah di bidang hukum, karena hukum di Indonesia selalu dan seolah-olah ketinggalan dari teknologi. Oleh karena adanya perjanjian jual beli melalui media internet, maka yang selalu dirugikan adalah pihak konsumen, sehingga dengan perkembangan teknologi tersebut, maka dampaknya pada hukum untuk melindungi konsumen. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum, khususnya untuk pihak pembeli atas risiko jual beli melalui instagram. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif normatif (atau lebih sering yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis teks, dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pembeli di Instagram, yang terbagi ke dalam dua ranah sengketa pertama, perlindungan perdata (kasus wanprestasi), yaitu jika penjual adalah toko nyata namun lalai (seperti salah kirim barang, barang cacat, atau terlambat), pembeli dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kedua, perlindungan pidana (kasus penipuan siber) yaitu jika sejak awal penjual menggunakan akun fiktif, identitas palsu, atau langsung memblokir konsumen setelah uang ditransfer, tindakan ini menjadi ranah pidana.