Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Islamic Mubādalah
Achmad Faishal
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reformulating the Concept of Nusyuz in Malaysian Islamic Family Law: A Mubadalah-Based Gender Justice Analysis in Malaysian Islamic Family Law Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd Aziz; Achmad Faishal
Journal of Islamic Mubadalah Vol. 2 No. 2 December (2025)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/5wj72143

Abstract

This article reexamines the legal construction of nusyuz within Malaysian Islamic Family Law. The formulation that positions obedience as a unilateral obligation of the wife generates serious concerns related to gender hierarchy and directly affects women’s rights to maintenance, protection, dignity, and access to justice. The study aims to evaluate gender bias in both the legal definition and judicial application of nusyuz, while proposing an alternative framework based on the Mubadalah hermeneutical theory, which emphasizes reciprocity, shared responsibility, and egalitarian family relations. This study employs a qualitative normative legal method with a comparative approach to examine Islamic family law enactments across several states in Malaysia, analyzed through the framework of the theory of mubādalah. The novelty of this research lies in the application of the mubādalah perspective as an analytical framework to articulate principles of reciprocity and justice in Islamic family law. The research results found that reduction of nusyuz into a one-sided duty imposed on women not only reinforces unequal power relations but also undermines legal protection for women in situations of domestic conflict. Through the Mubadalah perspective, this article proposes the reformulation of nusyuz as a bilateral legal category grounded in moral and legal reciprocity. Recommendations include legislative revision, the development of more equitable judicial guidelines, and the integration of reciprocal principles into future reforms of Malaysian Islamic family law.
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan: Recognition and Protection of the Indigenous Dayak Meratus Community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province: A Legal and Socio-Cultural Perspective Rubi; Achmad Faishal
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi serta kendala dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun keberadaan masyarakat adat tersebut telah teridentifikasi secara sosiologis dan antropologis, namun hingga saat ini belum terdapat produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik serta studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengakuan dan perlindungan tersebut berasal dari aspek hukum, sosial, dan budaya. Secara hukum, keterlambatan ini disebabkan oleh ketidaksinambungan kepemimpinan daerah dan lemahnya implementasi regulasi yang ada. Secara sosial dan budaya, masyarakat adat mengalami tekanan modernisasi dan mulai kehilangan ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi daerah serta penguatan kelembagaan adat untuk mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat secara berkelanjutan
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Hak Pakai Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA): The Role of the Land Deed Official (PPAT) in Drafting Deeds of Land Use Rights for Foreign Nationals Imam Cahaya Saputera; Achmad Faishal
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8090

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta terkait pemindahan, penyerahan, dan pemberian hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) menurut Undang-Undang Pokok Agraria; dan (2) Peran PPAT dalam pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh WNA. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WNA tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, tetapi dapat diberikan hak pakai. Berdasarkan Pasal 52 PP No. 18 Tahun 2021, hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui maksimal 30 tahun. Selanjutnya, peran PPAT sangat penting dalam pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh WNA. PPAT wajib memastikan seluruh persyaratan formal dan material terpenuhi sebelum membuat akta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan PPAT dalam hal ini bersifat atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
Co-Authors Imam Cahaya Saputera Rubi Wan Abdul Rahim Bin Wan Abd Aziz