Adfiyanti Fadjar
Tadulako University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Alat Musik Tradisional Valo Buhu melalui Indikasi Geografis: Analisis Peran Pemerintah Daerah Nuryanti Nuryanti; Adfiyanti Fadjar; Erlan Ardiansyah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.7023

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi Valo Buhu sebagai objek perlindungan Indikasi Geografis dan menilai peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftarannya. Kajian ini penting karena perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih didominasi produk pertanian dan perkebunan, sementara pemanfaatannya untuk alat musik tradisional belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal di Desa Lawua. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengrajin Valo Buhu, tokoh adat, pemerintah desa, dan dinas terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dokumen DJKI, dan literatur tentang kekayaan intelektual komunal. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validitas berbasis triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Valo Buhu memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang terbentuk oleh faktor geografis Desa Lawua dan keterampilan masyarakat lokal. Akan tetapi, perlindungan hukumnya belum berjalan karena belum ada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, belum tersedia Dokumen Deskripsi, dan belum ada fasilitasi pendaftaran dari pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian Indikasi Geografis dari produk pertanian menuju alat musik tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal. Implikasi hukumnya menegaskan kebutuhan pembentukan MPIG, penyusunan Buku Persyaratan, dan kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat.
THE MANIFESTATION OF GENDER INEQUALITY IN THE GIVING OF DOWRY IN THE FORM OF WHITE CLOTH/SHROUD Susi Susilawati; Adfiyanti Fadjar; Riri Anggriani; Hayyun Nur
Indonesia Media Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): January-June, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v5i1.41489

Abstract

The article titled “The Manifestation of Gender Inequality in the Giving of Dowry in the Form of White Cloth/Shroud” is inspired by a social media story about a dowry consisting of a shroud and items associated with death. This incident occurred in Central Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), specifically in Prapen. The news sparked lively discussions within the Ministry of Religious Affairs, particularly among heads of Religious Affairs Offices (KUA). While such an "unusual" or unconventional dowry may seem surprising, it has become a customary practice in Balaesang Tanjung, Donggala Regency, Central Sulawesi. In contrast to the traditional understanding of dowries, which serve as markers of marriage (distinguishing it from unlawful relationships), expressions of respect, appreciation, and protection for women, evidence of a man’s commitment to his future spouse, symbols of the woman’s accountability for the dowry received, and symbols of the man’s responsibility and consent, the practice of giving a shroud as dowry raises questions about its implications for gender equality. The study investigates how dowries consisting of white cloth/shrouds in Balaesang Tanjung manifest as gender inequality. The research employs an empirical approach, using primary data collected from community members, religious leaders, and prominent figures in Balaesang Tanjung, Donggala Regency. The methods include surveys, observations, interviews, and data collection for analysis and conclusions. The findings reveal that the practice of giving shrouds as dowries in Balaesang Tanjung reflects gender bias. This bias manifests in forms such as impoverishment or marginalization, stereotyping, subordination, violence, and the double burden experienced by women.