Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Transfer Teknologi Dual-Use yang Berkontribusi pada Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Kana Kurnia
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 4 No 1 (2025): Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme: Risiko, Teknologi, dan Regulasi
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2025.v4i1.277

Abstract

The role of transnational corporations in the transfer of dual-use technology increases the risk of the proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) globally. This research aims to analyze international legal arrangements and formulate an ideal corporate liability model to be applied in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a comparative legal approach to practice in the United States (US) and the European Union. The results of the study show that regulations in Indonesia are still sectoral and inadequate in meeting the standards of UNSCR 1540 (2004). It was concluded that Indonesia needs to establish a hybrid regulatory ecosystem through the new Strategic Trade Management (STM) Law. This ideal model requires the implementation of the Internal Compliance Programme (ICP) and Know Your End-User (KYE) due diligence as a precaution, as well as integrating rapid administrative sanctions and severe penalties as enforcement mechanisms.
Algorithmic Threshold: Computational Legal Analysis Atas Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi 2008–2024 Teguh Basuki; Kana Kurnia; Andi Srikandi Muslimah Putri Bangsa; Nadia Nabella; Viyani Annisa Permatasari Maasba
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.977

Abstract

Studi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) selama ini didominasi pendekatan normatif-doktrinal terhadap kasus terpilih, sehingga belum dipetakan secara komputasional variabel laten yang mendorong MK bersikap aktivis atau menahan diri pada korpus putusan 2008–2024. Artikel ini berargumen terdapat algorithmic threshold implisit, kombinasi variabel tersembunyi (selisih suara, jenis pelanggaran, lokasi geografis, jenis pemilihan, dan komposisi majelis) yang secara statistik menentukan perilaku Mahkamah, terutama ketika MK mengesampingkan ambang batas Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui doktrin pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan desain riset computational legal analysis (text mining), artikel ini merekonstruksi kerangka konseptual aktivisme yudisial dalam PHP-Kada, memetakan pola empirik putusan MK pada enam siklus pilkada (2010–2024), dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji mengenai ambang batas implisit pemicu aktivisme. Analisis menunjukkan aktivisme MK bukan acak, melainkan terkait pelanggaran syarat pencalonan, kualitas alat bukti, dan konteks politik-elektoral wilayah tertentu. Artikel ini menawarkan kerangka metodologis baru bagi empirical legal studies di Indonesia.