Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Teguh Basuki
Universitas Mulawarman
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa Bangsa Atas Kegagalan Perlindungan Pasukan Perdamaian UNIFIL Di Lebanon Berdasarkan Articles On Responsibility Of International Organizations 201 1 Viyani Annisa Permatasari Maasba; Rezky Amalia Syafiin; Teguh Basuki; Dliya Ul Muharram; Wida Ramona Haryadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19133

Abstract

Studi ini meneliti tanggung jawab hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kegagalannya melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon (UNIFIL) selama eskalasi militer antara Israel dan Hizbullah dari tahun 2024 hingga 2026. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus, makalah ini menggunakan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional 2011 sebagai alat analisis utamanya. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum internasional yang objektif, yang menetapkan kapasitasnya untuk menanggung kewajiban dan tanggung jawab hukum secara independen dari negara-negara anggotanya. Lebih lanjut, penerapan uji "kontrol efektif" berdasarkan Pasal 7 ARIO 2011 membuktikan bahwa kegagalan sistemik untuk menyesuaikan Aturan Keterlibatan (ROE) yang restriktif dan defensif dengan lingkungan konflik berisiko tinggi merupakan tindakan yang salah secara internasional yang dapat dikaitkan langsung dengan PBB. Akibatnya, PBB terikat oleh kewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas cedera dan kematian yang diderita oleh pasukan penjaga perdamaian dari Negara-Negara Penyumbang Pasukan (TCC), termasuk Indonesia. Makalah ini diakhiri dengan memberikan kerangka kerja prosedural untuk mengatasi kekebalan institusional melalui klaim arbitrase pihak ketiga.
The Legal Dilemma of Beneficial Ownership Transparency and Personal Data Protection in the Enforcement of Money Laundering Laws A. Srikandi MPB; Nadia Nabela; Teguh Basuki; Wida Ramona Haryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.10207

Abstract

Pengungkapan Beneficial Ownership (BO) merupakan instrumen krusial dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memutus rantai anonimitas korporasi. Namun, implementasi transparansi BO di Indonesia kini berhadapan dengan paradigma baru perlindungan hak asasi manusia melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan norma antara kewajiban pelaporan data BO berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2018 dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menemukan adanya potensi konflik norma dalam pemrosesan data pribadi oleh pihak pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan ruang pengecualian bagi kepentingan penegakan hukum, diperlukan protokol teknis yang lebih rigid agar pengungkapan BO tidak melanggar hak privasi secara berlebihan. Artikel ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara transparansi untuk kepentingan publik dalam TPPU dan perlindungan data pribadi individu harus diletakkan pada prinsip proporsionalitas, di mana akses terhadap data BO harus dibatasi hanya untuk otoritas yang berwenang demi menjaga integritas sistem keuangan tanpa mengorbankan hak dasar subjek data.
Algorithmic Threshold: Computational Legal Analysis Atas Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi 2008–2024 Teguh Basuki; Kana Kurnia; Andi Srikandi Muslimah Putri Bangsa; Nadia Nabella; Viyani Annisa Permatasari Maasba
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.977

Abstract

Studi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) selama ini didominasi pendekatan normatif-doktrinal terhadap kasus terpilih, sehingga belum dipetakan secara komputasional variabel laten yang mendorong MK bersikap aktivis atau menahan diri pada korpus putusan 2008–2024. Artikel ini berargumen terdapat algorithmic threshold implisit, kombinasi variabel tersembunyi (selisih suara, jenis pelanggaran, lokasi geografis, jenis pemilihan, dan komposisi majelis) yang secara statistik menentukan perilaku Mahkamah, terutama ketika MK mengesampingkan ambang batas Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui doktrin pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan desain riset computational legal analysis (text mining), artikel ini merekonstruksi kerangka konseptual aktivisme yudisial dalam PHP-Kada, memetakan pola empirik putusan MK pada enam siklus pilkada (2010–2024), dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji mengenai ambang batas implisit pemicu aktivisme. Analisis menunjukkan aktivisme MK bukan acak, melainkan terkait pelanggaran syarat pencalonan, kualitas alat bukti, dan konteks politik-elektoral wilayah tertentu. Artikel ini menawarkan kerangka metodologis baru bagi empirical legal studies di Indonesia.
Co-Authors A. Srikandi MPB Andi Srikandi Muslimah Putri Bangsa Dliya Ul Muharram Kana Kurnia Nadia Nabela Nadia Nabella Rezky Amalia Syafiin Viyani Annisa Permatasari Maasba Viyani Annisa Permatasari Maasba Wida Ramona Haryadi