Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Siber Multi Disiplin
Aju Putrijanti
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dalam Acara Pernikahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Astri Sekar Pertiwi; Aju Putrijanti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan serta bentuk tanggung jawab hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak ekonomi yang mewajibkan setiap pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti, termasuk dalam konteks acara pernikahan yang dikategorikan sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, pidana, dan administratif. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan.
Tanggung Jawab Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Pelaksanaan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Muhammad Ivan Al Rasyid; Aju Putrijanti
Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1042

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris melalui konsep Cyber Notary yang memungkinkan pemanfaatan sistem elektronik dalam proses pelayanan dan pengelolaan dokumen kenotariatan. Penerapan Cyber Notary menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya pemrosesan data pribadi para penghadap, termasuk identitas, dokumen, informasi biometrik, dan data lain yang bersifat pribadi. Dalam kondisi tersebut, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary serta bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Cyber Notary, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memproses data pribadi secara sah, terbatas, transparan, dan sesuai dengan tujuan pelayanan kenotariatan serta menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris untuk menjamin keamanan data pribadi. Namun, pengaturan mengenai kedudukan Notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan Cyber Notary masih menghadapi persoalan harmonisasi antara ketentuan mengenai jabatan Notaris, transaksi elektronik, dan pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan standar pelaksanaan Cyber Notary yang secara khusus mengatur tata kelola, keamanan, pemrosesan, penyimpanan, dan pertanggungjawaban Notaris terhadap data pribadi para penghadap guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.
Kepastian Hukum Perkawinan Pariban dalam Adat Batak Toba Deviana Natalia Situngkir; Aju Putrijanti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1942

Abstract

Indonesia kaya akan keberagaman kebudayaannya yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Salah satu bentuk keberagaman kebudayaan yang masih dipertahankan ialah perkawinan dalam adat. Salah satu perkawinan dalam adat ialah perkawinan pariban yang dilakukan oleh masyarakat adat batak toba. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perkawinan yang sah untuk perkawinan pariban dalam batak toba dan kedudukan perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan. Metode penulisan yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pariban dalam Batak Toba akan sah apabila melalui beberapa tahap yang harus dilewati setiap pasangan. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan pariban ini akan tetap dianggap sah karena pada dasarnya hukum adat juga diakui kedudukannya di Indonesia.
Co-Authors Astri Sekar Pertiwi Deviana Natalia Situngkir Muhammad Ivan Al Rasyid