Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum Kepegawaian Berkeadilan bagi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Konstruksi Jalan Sugiyanto; Moh. Taufik
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep pengaturan perlindungan hokum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi problematika perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Metode penelitian yuridis empiris adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari kondisi riil dalam sistem sosial yang berkaitan realitas empiriknya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dipengaruhi oleh aspek substansi hukum yang mengatur belum memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Berkeadilan; Aparatur Sipil Negara; Meningkatkan Kualitas konstruksi jalan
Hukum Kepegawaian dalam Upaya Mencegah Maladministrasi untuk Menuju Pemerintahan yang Baik Sugiyanto; Moh.Taufik
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.699

Abstract

Hukum administrasi dan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pengaruhnya hukum administrasi dapat dilihat dalam asas-asasnya. Sedangkan aparat pemerintah dapat dilihat dalam perilakunya. Apabila aparat berperilaku tidak sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas pemerintahan yang baik maka akan terjadi maladministrasi (maladministration), seperti tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut adalah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, melaksanakan asas-asas hukum administrasi yang baik dan meningkatkan fungsi peradilan administrasi secara adil. Dengan upaya tersebut diharapkan pelayanan administrasi negara kepada masyarakat menjadi baik dan maladiministrasi dapat diminimalisir. Kata Kunci :Asas-asas Hukum Administrasi, Asas-asas Pemerintahan yang baik, Upaya, Maladministrasi,
Perlindungan Hukum Kepegawaian bagi Perawat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sugiyanto; Moh.Taufik
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.817

Abstract

Pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi perawat dalam menjalankan pekerja profesinya sebagai tenaga medis , sejalan dengan upaya asas - asas pemerintahan yang baik. Hukum kepegawaian berjalan selaras dengan hukum administrasi negara dalam memegang fungsinya guna menghadirkan jaminan perlindungan hukum bagi perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kala mengemban tugas profesi selaku tenaga medis, apabila tersangkut persoalan hukum. Payung perlindungan hukum kepegawaian untuk perawat dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (2) Huruf g mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa "Bantuan hukum berkedudukan sebagai salah satu elemen hak penghargaan yang mesti diperoleh oleh perawat dalam kapasitasnya selaku Aparatur Sipil Negara". Oleh sebab itu, perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perannya selaku tenaga kesehatan memperoleh jaminan yuridis kepegawaian untuk menerima pendampingan hukum sewaktu terseret permasalahan hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kata kunci : Perlindungan , Hukum Kepegawaian , Perawat , Aparatur Sipil Negara
Peranan Hukum Kepegawaian dalam Pelaksanaan Administrasi untuk Menuju Good Governance Sugiyanto; Moh.Taufik
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.833

Abstract

Hukum administrasi dan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pengaruhnya hukum administrasi dapat dilihat dalam asas-asasnya. Sedangkan aparat pemerintah dapat dilihat dalam perilakunya. Apabila aparat berperilaku tidak sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas pemerintahan yang baik maka akan terjadi maladministrasi (maladministration), seperti tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut adalah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, melaksanakan asas-asas hukum administrasi yang baik dan meningkatkan fungsi peradilan administrasi secara adil. Dengan upaya tersebut diharapkan pelayanan administrasi negara kepada masyarakat menjadi baik dan maladiministrasi dapat diminimalisir. Kata Kunci : Asas-asas Hukum Administrasi, Asas-asas Pemerintahan yang baik, Hukum Kepegawaian