Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Hukum Kepegawaian dalam Upaya Mencegah Maladministrasi untuk Menuju Pemerintahan yang Baik Sugiyanto; Moh.Taufik
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.699

Abstract

Hukum administrasi dan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pengaruhnya hukum administrasi dapat dilihat dalam asas-asasnya. Sedangkan aparat pemerintah dapat dilihat dalam perilakunya. Apabila aparat berperilaku tidak sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas pemerintahan yang baik maka akan terjadi maladministrasi (maladministration), seperti tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut adalah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, melaksanakan asas-asas hukum administrasi yang baik dan meningkatkan fungsi peradilan administrasi secara adil. Dengan upaya tersebut diharapkan pelayanan administrasi negara kepada masyarakat menjadi baik dan maladiministrasi dapat diminimalisir. Kata Kunci :Asas-asas Hukum Administrasi, Asas-asas Pemerintahan yang baik, Upaya, Maladministrasi,
SUPERVISION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN BANTARKAWUNG DISTRICT, BREBES REGENCY Agus Prasetyo; Imawan Sugiharto; Moh.Taufik
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22021146

Abstract

The Subdistrict Head (Camat) holds a strategic role and position as a regional government apparatus responsible for exercising general governmental authority as well as providing guidance and supervision over the implementation of village governance within the subdistrict's jurisdiction. The Camat coordinates the administration of government, development, and community affairs. These responsibilities encompass various aspects, one of which is village financial management, which has become a significant issue in regional governance. In Bantarkawung District, Brebes Regency, for example, administrative problems in village financial management still persist, including delays in reporting, errors in budget recording, and weak technical guidance from the subdistrict administration. This study aims to examine the legal basis and the implementation of the Camat's authority in Bantarkawung District, Brebes Regency, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken to optimize the role of the Camat in the guidance and supervision of village financial management. This research employs a normative juridical legal research method, focusing on regulations related to the supervision of village financial management using qualitative analysis. This study is also expected to provide input for policymakers, regional governments, and supervisory institutions in developing a guidance and supervision system that is more effective, efficient, and equitable. Keywords: Guidance and Supervision, Role of the Camat, Village Finance
Perlindungan Hukum Kepegawaian bagi Perawat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sugiyanto; Moh.Taufik
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.817

Abstract

Pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi perawat dalam menjalankan pekerja profesinya sebagai tenaga medis , sejalan dengan upaya asas - asas pemerintahan yang baik. Hukum kepegawaian berjalan selaras dengan hukum administrasi negara dalam memegang fungsinya guna menghadirkan jaminan perlindungan hukum bagi perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kala mengemban tugas profesi selaku tenaga medis, apabila tersangkut persoalan hukum. Payung perlindungan hukum kepegawaian untuk perawat dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (2) Huruf g mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa "Bantuan hukum berkedudukan sebagai salah satu elemen hak penghargaan yang mesti diperoleh oleh perawat dalam kapasitasnya selaku Aparatur Sipil Negara". Oleh sebab itu, perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perannya selaku tenaga kesehatan memperoleh jaminan yuridis kepegawaian untuk menerima pendampingan hukum sewaktu terseret permasalahan hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kata kunci : Perlindungan , Hukum Kepegawaian , Perawat , Aparatur Sipil Negara
Peranan Hukum Kepegawaian dalam Pelaksanaan Administrasi untuk Menuju Good Governance Sugiyanto; Moh.Taufik
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.833

Abstract

Hukum administrasi dan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pengaruhnya hukum administrasi dapat dilihat dalam asas-asasnya. Sedangkan aparat pemerintah dapat dilihat dalam perilakunya. Apabila aparat berperilaku tidak sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas pemerintahan yang baik maka akan terjadi maladministrasi (maladministration), seperti tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut adalah melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, melaksanakan asas-asas hukum administrasi yang baik dan meningkatkan fungsi peradilan administrasi secara adil. Dengan upaya tersebut diharapkan pelayanan administrasi negara kepada masyarakat menjadi baik dan maladiministrasi dapat diminimalisir. Kata Kunci : Asas-asas Hukum Administrasi, Asas-asas Pemerintahan yang baik, Hukum Kepegawaian
Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. terhadap Hak-Hak Suami Istri dalam Sengketa Harta Gono Gini Perkawinan Siti Izzati; Sanusi Sanusi; Moh.Taufik
Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol. 4 No. 3 (2026): September: Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/bima.v4i3.2939

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage affirms that marriage aims to establish an eternal and happy household based on the One Almighty God. Marriage also has legal consequences concerning the civil status of spouses, parent-child relationships, and marital property. Problems may arise when assets brought into the marriage are used for joint purposes or mixed with assets acquired during marriage, particularly in divorce, inheritance, and property disputes. This study aims to analyze Semarang Religious Court Decision No. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg concerning the division of joint assets after divorce and its legal implications. This research employed library research using a normative juridical approach and qualitative analysis. The findings indicate that assets acquired during marriage constitute joint assets (gono-gini) and must generally be divided equally between the husband and wife, at 50% each. The judge considered evidence of ownership and contributions from both parties by referring to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 35 paragraph (1) confirms that assets acquired during marriage become joint property regardless of the purchaser or registered owner formally.