p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Citizenship
Haeril
Universitas Mbojo Bima

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Disonansi Tata Kelola Ekonomi Biru, Insekuritas Pangan Pesisir, dan Kegagalan Ekologi Agro-Maritim di Nusa Tenggara Barat Arman; Nike Ardiansyah; Junaidin; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.716

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis disonansi tata kelola ekonomi biru terhadap meningkatnya insekuritas pangan pesisir dan kegagalan ekologi agro-maritim di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui dua indikator utama, yakni Coastal Household Food Insecurity dan degradasi ekologi agro-maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan melalui kerangka political ecology, ekonomi politik pesisir, dan analisis tata kelola kebijakan. Tahapan penelitian dilakukan melalui analisis bibliometrik terhadap 400 artikel terindeks Scopus periode 2010–2025 menggunakan VOSviewer, penelusuran dokumen kebijakan makro dan meso, penentuan informan secara purposive sampling, pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta analisis tematik-kritis terhadap relasi antara investasi maritim, kebijakan ekonomi biru, dan kerentanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi biru di NTB mengalami reduksi teknokratis yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi dibanding perlindungan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Indikator Coastal Household Food Insecurity memperlihatkan tingginya kemiskinan, dominasi pengeluaran pangan rumah tangga di atas 60 persen, fluktuasi pendapatan nelayan, serta meningkatnya stunting dan ketergantungan pangan luar daerah. Sementara itu, indikator degradasi ekologi agro-maritim ditunjukkan melalui kerusakan mangrove, penurunan tutupan terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, sedimentasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang memperlemah produktivitas perikanan tradisional. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi biru di NTB belum mampu mentransformasikan kelimpahan sumber daya pesisir menjadi keadilan ekologis, ketahanan pangan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir. Kata kunci: Disonansi, Ekonomi Biru, Pangan Pesisir, Ekologi, Agro maritim.
Rekonfigurasi Tata Kelola Maritim dan Kesejahteraan melalui Integrasi Hak Asasi Laut dan Pekerjaan Manusiawi di Pesisir Nusa Tenggara Wawan Mulyawan; Yuli Yanti Daaris; Sadrul Imam; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan distribusi manfaat, serta dinamika sosial-ekologis dalam pembangunan maritim. Tahapan penelitian meliputi telaah literatur kritis dan analisis regulasi maritim, pemetaan aktor melalui purposive dan theoretical sampling, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru masih didominasi orientasi pertumbuhan dan investasi sehingga mempersempit akses ruang tangkap masyarakat pesisir, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan informal, lemahnya perlindungan sosial, rendahnya partisipasi substantif komunitas lokal, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan sosial-ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Kata kunci: ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola maritim, pekerjaan manusiawi, kesejahteraan pesisir.
Translasi Falsafah Maja Labo Dahu dalam Mediasi Penal: Paradigma Hukum Restoratif pada Penyelesaian Perkara Pidana di Bima dan Dompu Renni Sartika; Muhammad Nur; Nurfarhati; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.728

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis translasi falsafah Maja Labo Dahu dalam praktik mediasi penal sebagai paradigma hukum restoratif pada penyelesaian perkara pidana di wilayah Bima dan Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam kesadaran budaya masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi penal yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, pelaku, korban, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum untuk menafsirkan relasi antara nilai budaya lokal dengan praktik penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai maja (malu) dan dahu (takut moral-spiritual) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mendorong pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan konflik lanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 81,25% dengan mayoritas korban menyatakan puas terhadap proses penyelesaian karena adanya pengakuan moral, pemulihan martabat, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi penal berbasis Maja Labo Dahu mampu membentuk paradigma hukum restoratif yang humanistik, partisipatif, dan berakar pada living law masyarakat lokal. Kata Kunci: Maja Labo Dahu, mediasi penal, hukum restoratif, living law, rekonsiliasi sosial.