<![CDATA[Perkembangan pesat platform digital, khususnya YouTube, telah melahirkan konten kreator sebagai aktor penting dalam ekonomi kreatif berbasis digital. Namun, kemudahan reproduksi dan distribusi konten di ruang siber juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak langsung terhadap hak ekonomi kreator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, implementasinya di ruang digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan yurisdiksi lintas negara, anonimitas pelaku, serta ketergantungan pada kebijakan internal platform seperti Content ID. Selain itu, terdapat kesenjangan antara mekanisme hukum nasional dengan sistem otomatis platform yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator. Upaya perlindungan hak cipta perlu dilakukan melalui kombinasi strategi preventif dan represif, baik melalui instrumen hukum seperti gugatan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, maupun melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem deteksi konten dan fitur takedown. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan platform digital, penguatan mekanisme penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta peningkatan literasi hukum bagi konten kreator guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di era digital.]]>
