Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Beleid : Journal of Administrative Law and Public Policy
Fathur Khoirul Arifin
Fakultas Kehutanan, Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Asimetri Yuridis Perhutanan Sosial: Subordinasi Kelembagaan LMDH dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Pramudya Bumishambara; Fikri Danang Himawan; Fathur Khoirul Arifin; Diananda Vianokta Azzahra; Yanne Permata Sari
Beleid Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v4i1.39715

Abstract

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) Indonesia diposisikan secara normatif sebagai instrumen transformasi tata kelola hutan yang berkeadilan. Namun, kerangka hukum administrasi negara yang mengatur implementasi PS, khususnya skema Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Timur, mengungkapkan asimetri yuridis yang fundamental: masyarakat menerima hak akses tanpa otoritas yang setara atas aturan kolektif pengelolaan hutan. Berdasarkan meta-sintesis kualitatif terhadap 28 studi terindeks Scopus (2020–2026), artikel ini mengintegrasikan Teori Ketergantungan dan Teori Tata Kelola Adaptif dengan prinsip legalitas administratif, diskresi kewenangan, dan keadilan administratif. Analisis mengidentifikasi tiga mekanisme subordinasi kelembagaan: penguasaan birokrasi atas definisi aturan, ketidakpastian tenurial sebagai instrumen kontrol, dan ketergantungan baru pascapemberian akses. Meta-analisis global terhadap 643 kasus hutan komunitas mengonfirmasi bahwa formalisasi justru seringkali melemahkan akses dan hak atas sumber daya hutan. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan PS tidak memiliki kesetaraan yuridis, berfungsi sebagai instrumen administratif subordinatif alih-alih mekanisme devolusi yang genuine. Artikel ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk menjamin keamanan tenurial yang independen dari diskresi birokrasi, struktur tata kelola partisipatif wajib yang berlabuh pada prinsip keadilan administratif, serta reorientasi evaluasi PS menuju indikator kelembagaan-kualitatif yang mengukur otonomi komunitas, inklusivitas gender, dan keberlanjutan ekosistem.
Co-Authors Diananda Vianokta Azzahra Fikri Danang Himawan Pramudya Bumishambara Yanne Permata Sari