Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review
Anggawira Anggawira
IBLAM School of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konstruksi dan Kedudukan Hukum Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja “Analisa Mekanisme Pembentukan Hingga Pembubaran” Rima Ratna Dewi; Anggawira Anggawira
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i2.685

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Perseroan Perseorangan sebagai bentuk badan hukum baru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi dan kedudukan hukum Perseroan Perseorangan serta prinsip pertanggungjawaban hukum pendirinya dalam sistem hukum perseroan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perseroan Perseorangan merupakan badan hukum yang sah meskipun didirikan oleh satu orang, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma dari konsep perseroan sebagai persekutuan modal kolektif menjadi model yang lebih sederhana dan fungsional. Prinsip tanggung jawab terbatas tetap menjadi karakter utama, namun tidak bersifat mutlak karena dapat dikesampingkan apabila pendiri tidak memenuhi kewajiban hukum, tidak melakukan pemisahan harta kekayaan, atau menyalahgunakan perseroan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, Perseroan Perseorangan memberikan perlindungan hukum sekaligus menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari pendirinya demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga.
Freedom of Contract in Commercial Agreements: A Civil Law Analysis of Modern Business Practices Wahyono Wahyono; Wishnu Dewanto; Tiyar Cahya Kusuma; Anggawira Anggawira
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.674

Abstract

Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms of their contractual relationships in accordance with their economic interests. However, the rapid development of modern commerce, including the expansion of standardized contracts and electronic transactions, has raised critical questions regarding the extent to which freedom of contract truly reflects equality and fairness between contracting parties. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract within the civil law system and to examine its application and limitations in modern commercial agreements. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings indicate that freedom of contract remains a central pillar of civil law, but its implementation is inherently limited by mandatory legal provisions, public order, morality, and the principle of good faith. In modern business contexts, these limitations function as essential safeguards to maintain contractual balance and legal certainty. Therefore, the relevance of freedom of contract depends on its harmonious integration with principles of fairness and proportionality in commercial practice.
Co-Authors Rima Ratna Dewi Tiyar Cahya Kusuma Wahyono Wahyono Wishnu Dewanto