Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Yuridis Putusan Pkpu No.4/Pkpu/2016 Tentang Kartel Harga Sepeda Motor Matic Honda Dan Yamaha Mohammad Aryareksa Gumilang; Wishnu Dewanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.637

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi salah satu sarana penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia karena memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) dengan krediturnya sehingga memungkinkan usaha tetap berjalan dan terhindar dari kepailitan. Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar hukum PKPU, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, implikasi yuridis yang ditimbulkan, serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas mekanisme PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.
Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Aji Maulana; Wishnu Dewanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.639

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, minimnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas melalui penggantian Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal di negara hukum demokratis.  
Freedom of Contract in Commercial Agreements: A Civil Law Analysis of Modern Business Practices Wahyono Wahyono; Wishnu Dewanto; Tiyar Cahya Kusuma; Anggawira Anggawira
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.674

Abstract

Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms of their contractual relationships in accordance with their economic interests. However, the rapid development of modern commerce, including the expansion of standardized contracts and electronic transactions, has raised critical questions regarding the extent to which freedom of contract truly reflects equality and fairness between contracting parties. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract within the civil law system and to examine its application and limitations in modern commercial agreements. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings indicate that freedom of contract remains a central pillar of civil law, but its implementation is inherently limited by mandatory legal provisions, public order, morality, and the principle of good faith. In modern business contexts, these limitations function as essential safeguards to maintain contractual balance and legal certainty. Therefore, the relevance of freedom of contract depends on its harmonious integration with principles of fairness and proportionality in commercial practice.
Asas Similia Similibus dalam Hukum Acara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 968K/Pdt.SUS-PHI/2025 pada Tanggal 16 September 2025 Dwi Septianita; Wishnu Dewanto
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2270

Abstract

The mitigation of employment dissolution is fundamentally achievable by fostering a synergistic relationship between the workforce and management. Should dismissal become an inevitable recourse, the process must be preceded by mandatory deliberations as stipulated under the Indonesian Manpower Law (No. 13 of 2003). PT. Korin Living Arts, previously operating as PT. Korin Metal Arts, arbitrarily dismissed long-standing personnel under the pretext of contractual expiration. Due to the absence of mutual agreement or a legally binding decree from the relevant dispute resolution bodies and the Supreme Court, the aggrieved staff initiated legal proceedings through the Industrial Relations Court at the Bandung District Court. Upon reaching the cassation stage, the judiciary invoked the doctrine of similia similibus, noting the substantial factual alignment between the a quo case and a prior landmark ruling (Case No. 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2025). This precedent-based approach ensures that analogous disputes are adjudicated with consistency. This inquiry explores two primary issues: first, the efficacy of the similia similibus principle within Decision No. 968 K/Pdt.Sus-PHI/2025, specifically where identical defendants face different litigants; and second, the ratio decidendi or legal justifications employed by judges in adopting said principle. Utilizing a normative legal research methodology, this study analyzes both primary and secondary legal sources. The findings suggest that a robust implementation of the similia similibus doctrine is vital for preserving judicial uniformity and bolstering legal predictability within the framework of industrial dispute resolution.