Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGUATAN LITERASI KONSUMEN DIGITAL BAGI SISWA DALAM MENGHADAPI RISIKO PENIPUAN PADA TRANSAKSI ONLINE Anggi Lia Liswati; Liviana Agitha Safira; Olivia Evelie Manihuruk; Radhin Naufal Faris; Rani Apriani
JP-MAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): JP-MAS: Volume 8 Nomor 1 Edisi Mei 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Jombang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32682/a23m8q87

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk di kalangan siswa yang aktif melakukan pembelian melalui platform e-commerce. Namun, kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko penipuan, hak-hak konsumen, serta mekanisme perlindungan hukum dalam transaksi online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Telukjambe mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui sosialisasi yang interaktif dan partisipatif. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra kegiatan (koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan materi), pelaksanaan kegiatan (penyampaian materi dan diskusi interaktif), serta evaluasi pemahaman siswa. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, cara mengenali toko online yang aman, praktik bertransaksi yang aman, modus-modus penipuan digital, serta mekanisme pengaduan berjenjang ketika mengalami kerugian. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan data, hak menyampaikan keluhan, dan hak atas ganti rugi. Siswa juga mampu mengidentifikasi indikator toko terpercaya seperti rating, ulasan, label khusus, dan deskripsi produk yang jelas. Selain itu, siswa memahami pentingnya bertransaksi di dalam aplikasi, menggunakan metode pembayaran resmi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mendokumentasikan transaksi sebagai alat bukti. Pemahaman mengenai mekanisme pengaduan melalui customer service platform, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga meningkat. Kegiatan ini berkontribusi dalam membekali siswa dengan literasi digital dan perlindungan konsumen sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan terlindungi dalam bertransaksi online.  
Kualifikasi Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Deepfake dalam KUHP Nasional Radhin Naufal Faris; Daniel Sianturi; Taun Taun
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 4 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i4.2909

Abstract

The development of artificial intelligence has produced deepfake technology capable of convincingly manipulating faces, voices, and videos, creating opportunities for its misuse as a means of fraud. A legal issue arises because Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not specifically regulate deepfake-based fraud, while its application must comply with the principle of legality and the prohibition of analogy. This research aims to examine the interpretation of fraud elements under Article 492 and the construction of criminal liability for parties involved. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary sources are analyzed qualitatively and prescriptively. The findings indicate that deepfake may constitute a means of deceit when used to mislead victims and induce them to surrender Goods or benefits. Criminal liability is determined according to the role and culpability of each party, while artificial intelligence is positioned as an instrument of the offense.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Anak melalui Pemanfaatan Anak sebagai Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Daniel Sianturi; Radhin Naufal Faris; Taun Taun
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.2912

Abstract

Child exploitation through the use of children as street beggars remains a problem despite the prohibition of economic exploitation of children under Indonesian criminal law. This research aims to analyze the regulation and legal construction of child exploitation through the use of children as street beggars and the criminal liability of perpetrators. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed descriptively, analytically, and argumentatively by examining the applicable legal provisions in relation to the alleged exploitation of three children in Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, Riau, in 2026. The results show that the use of children as street beggars may constitute economic exploitation when it is proven that a person places, permits, commits, orders, or participates in exploiting a child for economic gain. Criminal liability may be imposed on perpetrators who fulfill the elements of the offense, possess culpability and capacity to be held responsible, and are not subject to grounds excluding culpability.