Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI HUKUM ETIKA PROFESI DAN KEPEGAWAIAN DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Ananditya Waskitorini; Ridho Gantheng Seno V; Dea Fitriani; Minkhatul Maskhuroh; Yahya Ayyash; Falah Ramadhani
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10620

Abstract

Hukum etika profesi dan kepegawaian merupakan landasan fundamental dalam mengatur perilaku aparatur negara dan tenaga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi norma etika profesi dalam sistem kepegawaian Indonesia, menganalisis regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi etika profesi kepegawaian telah cukup komprehensif melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta peraturan pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma yang tertulis dengan implementasi di lapangan. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran etika profesi, serta inkonsistensi penegakan sanksi menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan berbasis integritas, peningkatan pendidikan dan pelatihan etika profesi yang berkelanjutan, serta reformasi mekanisme penegakan disiplin kepegawaian.
Kepastian Hukum bagi Pemegang Polis dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi: Analisis Normatif Harlian Satria Wilwatikta; Malik Madya Jaya Pratama; Falah Ramadhani; Cindi Fadila; Garnis Putri Shima
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/79pf5v18

Abstract

The phenomenon of insurance company defaults indicates the existence of legal uncertainty that directly impacts the weak protection afforded to policyholders as the aggrieved party in the contractual relationship. This situation reflects a gap between applicable legal norms and their implementation in practice, particularly regarding supervision, transparency, and dispute resolution mechanisms in the financial services sector. This study aims to analyze legal certainty for policyholders in cases of insurance company defaults through a normative legal approach. The methods used include legislative and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The research results indicate that although the regulatory framework has established protections for policyholders, its effectiveness remains limited due to weak supervision, an imbalance in the positions of the parties involved, and the suboptimal roles of the policy guarantee institution and dispute resolution mechanisms. The discussion underscores the importance of strengthening a legal protection system that is both preventive and repressive to ensure legal certainty and enhance public confidence in the insurance industry.
ANALISIS YURIDIS KESESUAIAN TINDAKAN ANTI-DUMPING UNI EROPA TERHADAP IMPOR FATTY ACID ASAL INDONESIA DALAM SENGKETA DS622 BERDASARKAN WTO ANTI-DUMPING AGREEMENT Mohammad Rizky Putra Ekaswari; Joko Aprizah; Avrilo Kynan Leandro; Aryo Aryo Wicaksono; Toto Hanafi; Falah Ramadhani
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14503

Abstract

ABSTRAK Perdagangan internasional mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, termasuk larangan praktik dumping yang merugikan industri domestik. Sengketa WTO DS622 bermula ketika Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping definitif terhadap impor fatty acid (asam lemak) asal Indonesia, meskipun terdapat perubahan kondisi fundamental dalam proses investigasinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tindakan anti-dumping Uni Eropa tersebut dengan ketentuan normatif WTO Anti-Dumping Agreement (ADA). Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sengketa DS622, yang dikaji melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan dokumen resmi sengketa. Hasil penelitian mengidentifikasi dua temuan utama. Pertama, penerapan metodologi Constructed Normal Value berbasis Product Control Number (PCN) oleh Uni Eropa terindikasi kuat menyimpang dari Pasal 2.2, 2.2.1.1, dan 2.2.2 ADA karena cenderung mengabaikan catatan biaya aktual eksportir dan berpotensi mencederai prinsip perbandingan yang adil (fair comparison). Kedua, keputusan Uni Eropa untuk tetap melanjutkan investigasi pasca penarikan pengaduan dan pergeseran dukungan industri domestik menimbulkan pertentangan normatif yang signifikan dengan persyaratan standing dalam Pasal 5.4 dan 5.8 ADA, meskipun keabsahannya secara hukum internasional masih bergantung pada bagaimana Panel DS622 menafsirkan apakah persyaratan tersebut bersifat statis atau dinamis. Sebagai kesimpulan, legitimasi hukum domestik Uni Eropa atas kelanjutan investigasi tidak secara otomatis mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum internasional WTO, sehingga kepatuhan Uni Eropa terhadap ADA dalam sengketa ini masih menyisakan persoalan yuridis yang signifikan. ABSTRACT International trade requires compliance with fair competition principles, including the prohibition of dumping practices that harm domestic industries. The WTO DS622 dispute began when the European Union imposed definitive anti-dumping duties on fatty acid imports originating from Indonesia, despite fundamental changes in the conditions underlying its investigation. This article aims to analyze the conformity of the EU's anti-dumping measures with the normative provisions of the WTO Anti-Dumping Agreement (ADA). The research method applied is normative-juridical with a case study approach to the DS622 dispute, examined through library research on international legal instruments and official dispute documents. The results identify two main findings. First, the EU's application of the Constructed Normal Value methodology based on Product Control Numbers (PCN) strongly indicates a deviation from Articles 2.2, 2.2.1.1, and 2.2.2 of the ADA, as it tends to disregard exporters' actual cost records and risks undermining the fair comparison principle. Second, the EU's decision to continue the investigation following the withdrawal of the complaint and the shift in domestic industry support raises significant normative tension with the standing requirements under Articles 5.4 and 5.8 of the ADA, although its validity under international law still depends on how the DS622 Panel interprets whether such requirements are static or dynamic in nature. In conclusion, the EU's domestic legal legitimacy for continuing the investigation does not automatically reflect compliance with its international WTO obligations, leaving significant legal questions regarding the EU's conformity with the ADA in this dispute.