Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA-BENCANA: PROGRAM MITIGASI KEBENCANAAN, KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT, SEKOLAH DARURAT UNTUK KORBAN BANJIR DAN LONGSOR DI DESA DURIAN KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG Tappil Rambe; Hariadi; M. Taufik Rahmadi
PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2026): PENDALAS
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam dan Multikultural

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/pendalas.v6i2.788

Abstract

Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan wilayah terdampak banjir dan longsor yang memerlukan penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi kebencanaan, kesiapsiagaan, dan keberlanjutan layanan pendidikan anak pascabencana. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil program pemberdayaan masyarakat pascabencana melalui penguatan organisasi pemuda, penyusunan prosedur evakuasi, pelatihan mitigasi, simulasi kesiapsiagaan, serta penyelenggaraan sekolah darurat. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui tahapan identifikasi kebutuhan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan program. Mitra kegiatan terdiri atas Karang Taruna Kampung Durian sebanyak 30 anggota dan kelompok pendidikan anak usia dini sebanyak 22 anggota. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan keberdayaan mitra pada aspek pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan manajemen kelembagaan. Pemahaman organisasi Karang Taruna meningkat dari 40% menjadi 85%, pengetahuan mitigasi bencana dari 40% menjadi 88%, dan kepemilikan prosedur evakuasi dari 0% menjadi 90%. Pada mitra pendidikan anak usia dini, ketersediaan sistem sekolah darurat meningkat dari 0% menjadi 85%, pemahaman guru tentang mitigasi dari 25% menjadi 80%, dan pengelolaan pembelajaran darurat dari 10% menjadi 80%. Program ini menghasilkan modul mitigasi bencana, modul sekolah darurat, prosedur evakuasi, media edukasi kebencanaan, dan tim siaga bencana berbasis masyarakat.
Continuity of Agrarian Domination in Deli Serdang from Colonialism to Reform Tappil Rambe; Panji Suroso; Jude Chikadibia Onwunyirimadu; Hidayat Hidayat; Abd. Haris Nasution; Lanang Riyadi
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 14 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v14i3.2647

Abstract

Persistent agrarian inequality in Indonesia reveals a critical gap in explaining how colonial legal and economic logics survive political regime change. This study examines how legal and institutional mechanisms reproduced and adapted agrarian domination in Ramunia Plantation, Deli Serdang, from the colonial period through the Reform Era. Using a critical-historical qualitative design, the study analyzed colonial archives, agrarian regulations, and institutional records alongside in-depth interviews with 30 informants and 40 field observation sessions. Data were interpreted through historical source criticism, thematic analysis, and triangulation. The findings demonstrate that political transitions changed the formal actors and instruments of control but did not dismantle underlying agrarian relations. Colonial concessions were reconfigured through nationalization, State Control Rights, HGU-based management, state–military–corporate networks, administrative fragmentation, and infrastructure-driven land acquisition. These adaptations left historical occupation, customary claims, and actual land use unresolved while privileging actors with stronger administrative and political resources. The study advances the continuum-of-domination proposition to explain that agrarian domination persists not through institutional immobility, but through the translation of inherited governing logics into new legal and administrative forms. Agrarian justice, therefore, requires conflict resolution that integrates documentary genealogy, historical land relations, actual land use, and differentiated community claims rather than relying exclusively on formal titles.