<![CDATA[Pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga merupakan proses yang penting karena berkaitan dengan kerahasiaan data pasien serta harus dilaksanakan sesuai regulasi dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Selain itu, rekam medis memiliki nilai hukum sehingga setiap proses pelepasan informasi harus dilakukan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur, ketidaklengkapan dokumen, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingkat pemahaman petugas yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pengetahuan petugas dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang dilengkapi kuantifikasi sederhana. Desain penelitian bersifat observasional dengan pendekatan cross-sectional. Subjek penelitian terdiri dari tiga petugas rekam medis dan satu informan triangulasi, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam di Rumah Sakit Panti Waluyo Yakkum Surakarta dengan objek penelitian berupa seluruh berkas pengajuan pelepasan informasi pada bulan Februari 2026 yang diambil menggunakan teknik total sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelepasan informasi rekam medis, sedangkan variabel independen meliputi man, method, material, dan machine. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel man memiliki tingkat kesesuaian sebesar 40% dan ketidaksesuaian 60%, variabel method menunjukkan 100% tidak sesuai, serta variabel material menunjukkan 100% tidak lengkap. Sementara itu, variabel machine menunjukkan kondisi yang sepenuhnya memadai 100%. Dengan demikian, pengetahuan petugas dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga masih belum optimal, terutama pada aspek kepatuhan terhadap SPO, kelengkapan dokumen, dan penerapan prosedur pelayanan.]]>
