<![CDATA[Penelitian ini membahas dilema peran guru bimbingan dan konseling (BK) dalam menjalankan fungsi sebagai konselor profesional sekaligus sebagai pihak yang sering dilibatkan dalam penegakan disiplin sekolah. Permasalahan ini penting dikaji karena posisi guru BK yang terlalu dekat dengan urusan pelanggaran tata tertib dapat membentuk stigma bahwa ruang BK adalah tempat hukuman, bukan ruang bantuan yang aman bagi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap seorang guru BK yang telah bertugas selama empat tahun di SMA Santo Yoseph Medan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran guru BK muncul akibat penempatan struktural BK yang berdekatan dengan urusan kesiswaan, beban administratif pelanggaran, keterbatasan jumlah guru BK, serta tuntutan sekolah untuk merespons kasus kedisiplinan secara cepat. Kondisi tersebut memperkuat stigma guru BK sebagai “polisi sekolah”, menurunkan keberanian siswa untuk datang secara sukarela, dan melemahkan kepercayaan terhadap layanan konseling. Meskipun demikian, guru BK menerapkan berbagai strategi adaptif, seperti melakukan pendekatan investigatif sebelum pemberian sanksi, menjaga asas kerahasiaan, membangun komunikasi empatik, bekerja sama dengan wali kelas dan kepala sekolah, serta mengelola batas profesional untuk mencegah kelelahan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dilema guru BK merupakan persoalan sistemik, bukan semata-mata persoalan individu. Oleh karena itu, sekolah perlu memisahkan fungsi disiplin dan konseling, memperjelas SOP rujukan, menambah tenaga BK, serta memperkuat kesiapan calon guru BK melalui kurikulum LPTK]]>
