Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran DPD RI dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Desentralisasi: Studi Kepemimpinan Pendidikan Dedy Iskandar Batubara Rizky Firnanda; M. Rizki Alfareza; Djorgie Prasandy
Journal of Golden Generation Education Vol. 2 No. 1 (2026): Februari : Journal of Golden Generation Education
Publisher : PT. LEMBAGA PENERBIT PENELITIAN NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jgge.v2i1.300

Abstract

Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Religious Moderation Policy in Islamic Education during the Lukman Hakim Saifuddin Era Rizky Firnanda; Ninda Faradhila; Aulia Nazar; Arif Wasiatul Wafa; Fikri Fathul Aziz; Adinda Puji Rahmawati; Rahmat Riduan; M. Rizki Alfareza
Jurnal Pendidikan Terapan Vol 4, No 3 July (2026)
Publisher : Sakura Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61255/jupiter.v4i3.1174

Abstract

This study aims to analyze the policy of religious moderation in Islamic education during the era of Lukman Hakim Saifuddin as Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The study focuses on the formulation of religious moderation policies, their implementation in Islamic education institutions, and their contribution to strengthening moderate Islamic values. This research employed a qualitative approach with a policy analysis method. The primary data sources consisted of policy documents issued by the Ministry of Religious Affairs, including guidelines, regulations, and official documents related to religious moderation programs, supported by interviews with relevant stakeholders in Islamic education. Data were analyzed through content analysis by identifying policy objectives, implementation strategies, and their implications for Islamic education development. The findings indicate that religious moderation became a central direction of Islamic education policy during Lukman Hakim Saifuddin’s leadership. The policy was implemented through curriculum development, strengthening teachers’ understanding of moderation values, and integrating principles of tolerance, balance, and respect for diversity into Islamic education. However, implementation faced challenges, including differences in institutional readiness and varying interpretations of religious moderation among educational actors. This study implies that Islamic education policies need continuous strengthening through systematic implementation strategies, teacher capacity development, and institutional support to ensure that religious moderation becomes an integral part of Islamic education. This research contributes to the study of Islamic education policy by specifically examining the relationship between religious moderation policy formulation and its implementation during the Lukman Hakim Saifuddin era, providing a policy perspective on the development of moderate Islamic education in Indonesia.