Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Husna, Luthfiyyah Amalina; ., Pujiyono
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7183

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar peristiwa kekerasan yang kerap kali dialami oleh orang yang menetap di dalam lingkup keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjawab permasalahan ini. Maka akan memperoleh hasil bahwa dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Husna, Luthfiyyah Amalina; ., Pujiyono
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7183

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar peristiwa kekerasan yang kerap kali dialami oleh orang yang menetap di dalam lingkup keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjawab permasalahan ini. Maka akan memperoleh hasil bahwa dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.
Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Nawaskoro, Hardito; Luthfiyyah Amalina Husna
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.170

Abstract

Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.  
Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Hardito Nawaskoro; Luthfiyyah Amalina Husna
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.170

Abstract

Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.  
Penyuluhan Hukum Mengenai Membentengi Generasi Muda Desa: Waspada Modus Baru Narkoba dan Jerat Hukumnya di Desa Jati, Gatak, Sukoharjo Luthfiyyah Amalina Husna; Naufal Hawari; Yanuar Joko Susilo
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/2hcma811

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan sosial serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan serta minim literasi hukum. Perkembangan modus baru peredaran narkotika yang memanfaatkan teknologi digital dan jejaring pergaulan remaja semakin menyulitkan deteksi dini. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Jati, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, serta kapasitas preventif generasi muda dan orang tua terhadap bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum edukatif dan partisipatif berupa ceramah, seminar, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis narkotika, modus peredarannya, serta sanksi pidana yang menyertainya. Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan perumusan strategi pencegahan yang relevan dengan kondisi sosial desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi positif dalam penguatan literasi hukum, pembentukan sikap antinarkoba pada generasi muda, serta terciptanya ketahanan sosial komunitas desa dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
Legal Responsibility of Entrepreneurs in Cases of Violation of Micro-Small Business Permits (IUMK) for Karak Crackers in Gadingan Village, Mojolaban District Dinda Shafa Tiara Rusli; Arief Budiono; Nurul Hidayati; Luthfiyyah Amalina Husna; Arief Isdiman Saleh
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 5 No. 1 (2026): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the continued discovery of violations of the legal obligations of Micro and Small Business Permits (IUMK) by karak cracker entrepreneurs in Gadingan Village, Mojolaban District, which have the potential to result in legal liability consequences and hinder business protection and development. The purpose of this study is to determine and analyze the form of legal responsibility of karak cracker entrepreneurs in violation of business permits and to identify factors that cause low legal compliance of entrepreneurs with the obligation to have and comply with IUMK in Mojolaban Village. The research method used is empirical juridical legal research with a field approach through interviews, observations, and document studies of business actors and related agencies. The results of the study indicate that the legal responsibility of business actors for violations of IUMK in practice is mostly realized through guidance, assistance, and facilitation of permits by the local government, although normatively it is possible to apply administrative sanctions. In addition, low legal compliance is influenced by internal factors such as limited legal understanding, the perception that permits are not yet urgent, and digital literacy constraints, and external factors such as uneven socialization, weak supervision, lack of firm sanctions, and the strength of traditional business culture that has been passed down through generations.
VICTIM-CENTERED CRIMINAL POLICY IN ADDRESSING SEXUAL VIOLENCE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS: ANALYSIS OF DECISION NUMBER 242/PID.SUS/2024/PN MKD Luthfiyyah Amalina Husna; Rosalia Anisa Salsabila
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 9 (2026): AUGUST
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22136217

Abstract

Sexual violence in Islamic boarding schools presents distinctive challenges because perpetrators may exploit institutional authority, religious legitimacy, and victims’ dependence to facilitate repeated abuse and suppress disclosure. This study examines the judicial application of Indonesia’s Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes in Decision Number 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd and evaluates whether the judgment reflects a victim-centered criminal policy. This doctrinal legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation using four indicators: accuracy of offense construction, recognition of power relations, proportionality of sentencing, and fulfillment of victims’ rights. The study finds that applying Article 6(c) in conjunction with Article 15(1) recognizes the abuse of religious and institutional authority, the vulnerability and dependence of female students, repeated conduct, and multiple victims. The sentence and restitution order demonstrate an emerging victim-oriented approach. Nevertheless, the judgment alone does not establish whether restitution and psychological and social recovery were effectively implemented. The study proposes an integrated criminal policy combining judicial accountability, victim recovery, institutional complaint mechanisms, and state supervision of Islamic boarding schools.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA-SISWI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA Rizka; Muhammad RM Fayasy Failaq; Luthfiyyah Amalina Husna; Keenan Kadhafi Winarto; Didik Irawansah
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol. 8 No. 1 (2026): DedikasiMU Maret 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v8i1.11376

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja tetap menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan mekanisme penegakan hukum. Meningkatnya jumlah kasus, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah, menyoroti urgensi upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan program kesadaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan mekanisme perlindungan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo. Program ini dilaksanakan melalui dua tahap utama: penilaian awal dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi masalah yang ada, diikuti dengan konseling hukum dan sesi pendidikan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara akademisi, tenaga medis, dan Dewan Hak Asasi Manusia dan Urusan Hukum Aisyiyah Sukoharjo. Materi pendidikan meliputi bentuk dan dampak kekerasan seksual, kesadaran kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, perlindungan hukum bagi korban, dan prosedur pelaporan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran siswa mengenai batasan pribadi, strategi pencegahan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Partisipasi aktif selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan minat siswa dalam memahami mekanisme pelaporan dan upaya hukum. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat juga mendukung akses terhadap bantuan hukum dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, konseling hukum berbasis sekolah berfungsi sebagai pendekatan pencegahan yang efektif untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan remaja dan mempromosikan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Legal Education on Online Scams and the Risks of Using Artificial Intelligence at Special Program of SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Setiawati, Diana; Indah Maulani; Luthfiyyah Amalina Husna; Enggarani, Nuria Siswi; Madyo, Novendya Nur Fitria
Borobudur Journal on Legal Services Vol. 7 No. 1 (2026): Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/w9gtnq06

Abstract

Generation Alpha has grown up in a digital ecosystem from an early age, but its technical skills have not been matched by an adequate understanding of the legal risks in cyberspace. Online scams, misuse of personal data, and the use of artificial intelligence (AI) websites that are not specifically regulated by statute pose real threats to students. This community service activity aimed to improve digital legal literacy among students at the Special Program of SMP Muhammadiyah Al-Kautsar, Sukoharjo, through a collaboration between the Faculty of Law of Universitas Muhammadiyah Surakarta and the Legal and Human Rights Council of the Sukoharjo Regional Board of ‘Aisyiyah. The activity was conducted in five sessions from 10 June to 3 July 2026 and involved 150 students. The method used was participatory legal education, combining interactive lectures, discussions, and case simulations based on experiential learning. The topics covered included digital scam tactics, digital footprints and personal data protection, legal risks of using AI websites, digital ethics and legal responsibility, and case simulations. Evaluation was conducted qualitatively by observing participants’ involvement and responses. The results indicate that presenting legal norms through cases familiar to students encouraged active participation and helped them connect everyday online behaviour with legal rights and obligations, particularly under the Personal Data Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law. The author recommends that digital legal literacy be integrated sustainably into school student-development programs and evaluated using measurable instruments in future activities.