Rizqy Ananda Ys
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integration of Islamic Economic Values in Mosque-Based Waste Bank Management for Community Empowerment in Jorong Haraban Rizqy Ananda Ys; Rini Elvira
Tanmiyah Impact: Islamic Economics & Business Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam inisiatif bank sampah berbasis masjid sebagai strategi pemberdayaan sosial-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Masjid Al-Abrar, Jorong Haraban, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola masjid, kelompok perempuan, serta organisasi kepemudaan yang terlibat dalam program bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program dijalankan, pengelolaan sampah dilakukan melalui pembakaran terbuka tanpa pemanfaatan nilai ekonominya. Setelah penerapan bank sampah, masyarakat—khususnya kelompok perempuan dan pemuda—berhasil diberdayakan untuk mengelola sampah anorganik secara produktif, sehingga menghasilkan pendapatan yang dimanfaatkan bagi kas masjid dan kegiatan sosial. Program ini mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam seperti ta’awun (tolong-menolong), maslahah (kemaslahatan umum), dan keadilan distributif dalam praktik ekonomi sirkular. Meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan tingkat kesadaran masyarakat, bank sampah berbasis masjid terbukti menjadi model transformatif yang mampu menghubungkan etika Islam, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. This study examines the integration of Islamic economic values in a mosque-based waste bank initiative as a strategy for socio-economic empowerment and environmental sustainability. The research employs a qualitative approach with a case study design conducted at Al-Abrar Mosque, Jorong Haraban, Palupuah District, Agam Regency. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving mosque administrators, women’s groups, and youth organizations participating in the waste bank program. The findings indicate that prior to the implementation of the program, waste management was carried out through open burning without utilizing its economic value. Following the establishment of the waste bank, the community—particularly women and youth groups—was successfully empowered to manage inorganic waste productively, generating income that was allocated to mosque funds and social activities. The program integrates key Islamic economic values such as ta’awun (mutual assistance), maslahah (public benefit), and distributive justice within the practice of a circular economy. Despite facing challenges related to limited infrastructure and varying levels of public awareness, the mosque-based waste bank has proven to be a transformative model capable of linking Islamic ethics, economic empowerment, and environmental conservation
Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Mengelola Dana Transfer Pusat untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam Rizqy Ananda YS; Miswardi
Muamalah Insights : Journal of Islamic Entrepreneurship and Management Vol. 1 No. 4 (2026): Desember : 2026
Publisher : Muamalah Insights : Journal of Islamic Entrepreneurship and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/muamalahinsights.v1i3.2367

Abstract

Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah yang tinggi dalam ketergantungan fiskal, seperti Dana Transfer Pusat masih tergolong tinggi, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menopang sekitar 20-30 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi alokasi dana dari pemerintah pusat, termasuk turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 62,37 persen serta hilangnya Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022 dan 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kendala Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengelola Dana Transfer Pusat untuk mewujudkan pembangunan daerah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis,data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Badan Keuangan Kota Bukittinggi, serta data sekunder berupa dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan Dana Transfer Pusat sudah mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat proporsional, terlihat dari pembagian antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing daerah. Adapun keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi hambatan utama, sehingga prinsip maslahah dalam pengelolaan dana belum sepenuhnya terealisasi secara optimal.   Bukittinggi City exhibits a high level of fiscal dependency reliance on Central Government Transfer Funds remains significant, while Locally-Generated Revenue (PAD) covers only about 20–30 percent of total regional revenue. This situation is exacerbated by fluctuations in central government fund allocation specifically a 62.37 percent drop in the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) and the loss of the Regional Incentive Fund (DID) in 2022 and 2025. This study aims to identify the strategies and challenges faced by the Bukittinggi City Government in managing Central Government Transfer Funds to foster regional development, viewed through an Islamic economic perspective. Employing a qualitative method with a descriptive-analytical approach, the study utilizes primary data from in-depth interviews with the Bukittinggi City Finance Agency and secondary data from the 2021–2025 Regional Budget (APBD) revision documents. The findings indicate that the management strategy for Central Government Transfer Funds reflects the principle of proportional justice, evident in the distribution of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue-Sharing Fund (DBH) based on the city's specific needs and contributions. However, delays in receiving technical guidelines from the central government and low budget absorption rates remain major obstacles, preventing the full realization of the mashlahah principle in fund management.