Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah yang tinggi dalam ketergantungan fiskal, seperti Dana Transfer Pusat masih tergolong tinggi, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menopang sekitar 20-30 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi alokasi dana dari pemerintah pusat, termasuk turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 62,37 persen serta hilangnya Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022 dan 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kendala Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengelola Dana Transfer Pusat untuk mewujudkan pembangunan daerah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis,data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Badan Keuangan Kota Bukittinggi, serta data sekunder berupa dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan Dana Transfer Pusat sudah mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat proporsional, terlihat dari pembagian antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing daerah. Adapun keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi hambatan utama, sehingga prinsip maslahah dalam pengelolaan dana belum sepenuhnya terealisasi secara optimal.
Bukittinggi City exhibits a high level of fiscal dependency reliance on Central Government Transfer Funds remains significant, while Locally-Generated Revenue (PAD) covers only about 20–30 percent of total regional revenue. This situation is exacerbated by fluctuations in central government fund allocation specifically a 62.37 percent drop in the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) and the loss of the Regional Incentive Fund (DID) in 2022 and 2025. This study aims to identify the strategies and challenges faced by the Bukittinggi City Government in managing Central Government Transfer Funds to foster regional development, viewed through an Islamic economic perspective. Employing a qualitative method with a descriptive-analytical approach, the study utilizes primary data from in-depth interviews with the Bukittinggi City Finance Agency and secondary data from the 2021–2025 Regional Budget (APBD) revision documents. The findings indicate that the management strategy for Central Government Transfer Funds reflects the principle of proportional justice, evident in the distribution of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue-Sharing Fund (DBH) based on the city's specific needs and contributions. However, delays in receiving technical guidelines from the central government and low budget absorption rates remain major obstacles, preventing the full realization of the mashlahah principle in fund management.
Copyrights © 2026