Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Ananda Adha Shah Alam
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI HAK EKONOMI PEKERJA DALAM PUSARAN KEPAILITAN KORPORASI: ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP UPAH DAN PESANGON Dina - Mustika; Wildan - Syukri; Ananda Adha Shah Alam; Alya - Nandita; Natanael - Natanael
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v11i1.9537

Abstract

         Penelitian ini menganalisis problematika pemenuhan hak ekonomi pekerja dalam proses kepailitan korporasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji hierarki piutang buruh di tengah dominasi kreditor separatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upah terutang kini berstatus piutang super prioritas, hak lain seperti pesangon masih menempati posisi subordinat yang sulit terealisasi akibat keterbatasan aset dan lemahnya transparansi Kurator. Diperlukan rekonstruksi UU Kepailitan dan penguatan jaminan sosial pesangon untuk memastikan kepastian hukum bagi pekerja sebagai kelompok rentan.
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Dina Mustika; Wildan Syukri; Alya Nandita; Ananda Adha Shah Alam; Jesa Erinda Amanda
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v11i1.9587

Abstract

ABSTRAK        Perkawinan campuran antara WNI dan WNA menimbulkan konsekuensi yuridis kompleks terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Hak Milik atas tanah bersifat nasionalistik dan hanya dapat dimiliki oleh WNI. Namun, asas persatuan harta dalam hukum perkawinan berpotensi menyebabkan WNI kehilangan hak tersebut karena adanya percampuran harta dengan pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas lex rei sitae, tanah di Indonesia tetap tunduk pada hukum Nasional, sehingga WNA dilarang memiliki Hak Milik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 hadir sebagai solusi melalui legalitas perjanjian perkawinan pasca-nikah (postnuptial agreement) untuk memisahkan harta. Penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta merupakan instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional WNI atas tanah dalam perkawinan campuran.Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Milik, Perjanjian Perkawinan, PerlindunganHukum
Co-Authors Alya - Nandita Alya Nandita Dina - Mustika Dina Mustika Jesa Erinda Amanda Natanael - Natanael Wildan - Syukri Wildan Syukri