Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Journal Science and Theory of law
Robby Prima Panggabean
Antonius Whisnu Law Office
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS Robby Prima Panggabean
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v11i1.9474

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Salah satu Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia sehat pada seluruh siklus hidup, namun ternyata ada keracunan yang terjadi karena mengonsumsi pangan yang tersedia pada program makan bergizi gratis di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang mengakibatkan 37 Siswa dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut menunjukkan ada Pengawasan yang tidak Optimal dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ada beberapa Lembaga Pemerintah di Indonesia yang diberikan peran sebagai Pengawas dalam Program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 2 (dua) peran dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, sebagai Pengawas sarana produksi dan distribusi. Kedua, sebagai Pengawas makanan bergizi secara gratis. Dasar Hukum semua peran tersebut adalah Pasal 24 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Adapun saran dalam penelitian hukum ini adalah harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Implementasi Pembinaan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Robby Prima Panggabean
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. LPKSM belum optimal melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu kegiatan menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, padahal Kesadaran Konsumen yang tinggi merupakan senjata yang ampuh dalam Perlindungan Konsumen. Salah satu upaya untuk berkembangnya LPKSM adalah Pemerintah mengadakan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola LPKSM. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah pembinaan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat melalui Pendidikan atau koordinasi pelaksanaan kegiatan LPKSM, sedangkan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat melalui Bimbingan Teknis. Adapun pembinaan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau secara kolaborasi antara Pemerintah dengan LPKSM, sedangkan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui Implementasi Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola LPKSM.
Upaya Pencegahan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas Robby Prima Panggabean
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perlakukan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hukum Penyandang Disabilitas termasuk bukan hukum  yang baru, namun perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas masih ada di Indonesia. Dalam perspektif filosofis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Dalam perspektif ideologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Dalam perspektif Yuridis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan hukum. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas melalui edukasi dan sosialiasi. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas.
Co-Authors