Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Relationship in The Subsidized Fertilizer Purchase and Sale Contract between CV Prima Tani and Toko Iffah Widya Cahya Nabila; Suarlan Datupalinge; Muhammad Ikbal
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1822

This study aims to examine the nature of the legal relationship between CV Prima Tani and Toko Iffah regarding the sales contract for subsidized fertilizer. A normative legal research method was employed. The findings indicate that the legal relationship between CV Prima Tani acting as the seller or distributor and Toko Iffah acting as the buyer or authorized retailer of subsidized fertilizer is grounded in a sales contract that establishes rights and obligations for both parties. CV Prima Tani is obligated to supply and deliver subsidized fertilizer in accordance with established stipulations regarding quantity, type, quality, and distribution mechanisms, while Toko Iffah is obligated to make payments and distribute the fertilizer to farmers in compliance with applicable regulations. However, implementation challenges persist, such as distribution delays, limited fertilizer availability, and varying levels of understanding among the parties regarding administrative requirements and regulations governing subsidized fertilizer. The study concludes that the sales contract between CV Prima Tani and Toko Iffah has established a binding legal relationship based on the principles of freedom of contract and good faith, as well as statutory provisions. Consequently, there is a need for improved adherence to distribution procedures and more effective oversight to ensure the contract is executed in an orderly manner and yields benefits for the farming community.

Peredaran Produk Makanan Tanpa Sertifikat Halal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Shintya Maulani Safira; Sutarman Yodo; Muhammad Ikbal; Agus Lanini; Erlan Ardiansyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/hscz1w46

This article analyzes legal settlements related to food purchase transactions with a focus on the non fulfillment of consumer rights regarding the circulation of non-halal products on the market and the legal implications related to certification obligations. This study is conducted to determine forms of consumer protectio and legal implications related to the circulation of products on the market that do not yet have halal certification. This study uses an empirical juridical an approach that merges primary data gathered from structured interviews with secondary data obtained from relevant legal sources and literature. The results suggest that legal protection for consumers is not fully effective due to the presence of business actors who sell products without certainty about their halal status. To overcome this, preventive and repressive forms of protection can be implemented. The implementation of laws related to halal certification obligations is carried out through socialization, education, supervision, and strict law enforcement. This research contributes to the development of consumer protection discourse by emphasizing the importance of strengthening supervision and transparency related to halal certification.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS CARD TRAPPING PADA NASABAH BNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muliani; Muhammad Ikbal; Adiguna Kharismawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/x9ct0b05

Perkembangan teknologi perbankan yang pesat, khususnya penggunaan mesin ATM, telah memunculkan kejahatan card trapping, yakni modus penipuan di mana pelaku memasang alat jebakan pada slot kartu mesin ATM untuk menahan kartu nasabah dan menguras saldo rekeningnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 6/POJK.07/2022, dan PBI No. 7/52/PBI/2009, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah korban card trapping bersifat preventif dan represif, berlandaskan pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian pengamanan mesin ATM, serta diperkuat oleh UU Perlindungan Konsumen, POJK, dan regulasi Bank Indonesia. Dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, Majelis Hakim menjatuhkan putusan "mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" dengan pertimbangan bahwa Bank BNI terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, yakni adanya perbuatan, sifat melawan hukum, unsur kesalahan berupa kelalaian, kerugian nyata, dan hubungan kausalitas. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada doktrin vicarious liability melalui Pasal 1367 KUHPerdata, yang membebankan tanggung jawab bank atas mesin ATM sebagai fasilitas di bawah pengawasannya. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting dalam memperkuat posisi hukum nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Kata Kunci: Card Trapping, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS CARD TRAPPING PADA NASABAH BNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muliani; Muhammad Ikbal; Adiguna Kharismawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/x9ct0b05

Perkembangan teknologi perbankan yang pesat, khususnya penggunaan mesin ATM, telah memunculkan kejahatan card trapping, yakni modus penipuan di mana pelaku memasang alat jebakan pada slot kartu mesin ATM untuk menahan kartu nasabah dan menguras saldo rekeningnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 6/POJK.07/2022, dan PBI No. 7/52/PBI/2009, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah korban card trapping bersifat preventif dan represif, berlandaskan pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian pengamanan mesin ATM, serta diperkuat oleh UU Perlindungan Konsumen, POJK, dan regulasi Bank Indonesia. Dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, Majelis Hakim menjatuhkan putusan "mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" dengan pertimbangan bahwa Bank BNI terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, yakni adanya perbuatan, sifat melawan hukum, unsur kesalahan berupa kelalaian, kerugian nyata, dan hubungan kausalitas. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada doktrin vicarious liability melalui Pasal 1367 KUHPerdata, yang membebankan tanggung jawab bank atas mesin ATM sebagai fasilitas di bawah pengawasannya. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting dalam memperkuat posisi hukum nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Kata Kunci: Card Trapping, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search