Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Efektivitas Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) di Daerah Kabupaten Bekasi Rahmah Wulandari; Anisa Hermawati
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2548

Abstract

Pemalsuan sertipikat tanah masih sering terjadi di Kabupaten Bekasi melalui berbagai modus operandi, seperti pemalsuan Sertipikat fisik, manipulasi data pertanahan, dan penyalahgunaan Sertipikat pengganti. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan yang masih menggunakan dokumen fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi pemalsuan Sertipikat tanah serta efektivitas penerbitan dokumen elektronik dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan Sertipikat tanah hak milik (SHM) di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Notaris/PPAT, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan Sertipikat tanah dilakukan melalui pemalsuan dokumen fisik, manipulasi data fisik dan yuridis, serta penyalahgunaan Sertipikat sebagai jaminan utang. Penerapan dokumen elektronik dinilai cukup efektif karena mampu meningkatkan keamanan data, memperkuat proses verifikasi, meminimalisir Sertipikat ganda, serta meningkatkan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa validasi data lama dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem elektronik.
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Kode Etik dan Pidana Penjara Hakim Penerima Suap Pengadilan Negeri Kelas IA Rika elvandari; Anisa Hermawati
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.19985

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim merupakan pelanggaran serius yang merusak sistem peradilan dan meruntuhkan kepercayaan publik. Hakim dituntut memiliki integritas tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pengangkatan kasus suap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab hakim menerima suap serta penerapan sanksi kode etik dan pidana penjara terhadap hakim penerima suap pada Pengadilan Negeri Kelas IA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis analisis putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi rendahnya integritas moral dan lemahnya pengawasan eksternal. Penerapan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Tipikor serta sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan dualisme penegakan hukum yang saling menguatkan. Integrasi sanksi ini penting demi memberikan efek jera sekaligus memulihkan keluhuran martabat lembaga peradilan.