Edytiawarman
Universitas Bengkulu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kriminalisasi Jabatan Notaris: Telaah Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta Otentik: The Criminalization of the Notary Profession: An Analysis of Errors in the Preparation of Authentic Deeds Rachmat Akbar; Edytiawarman; Vidyadhara Prawiratama Nugraha
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v3i1.49

Abstract

Perkembangan praktik kenotariatan modern menunjukkan adanya peningkatan risiko kriminalisasi terhadap jabatan notaris akibat perluasan penggunaan instrumen hukum pidana dalam sengketa yang berkaitan dengan akta autentik. Persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan batas antara tanggung jawab administratif, etik, perdata, dan pidana notaris, khususnya ketika akta autentik digunakan dalam tindak pidana oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-doktrinal konsep kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam kaitannya dengan risiko kriminalisasi atas akta autentik, serta mengkaji batas pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan prinsip kesalahan, kewenangan formal, dan fungsi pembuktian akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan futuristik. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Nasional, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, kriminalisasi, dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap notaris lahir dari ketegangan antara hukum kenotariatan yang berbasis formalitas dengan hukum pidana yang cenderung memperluas pertanggungjawaban berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta autentik. Notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta dan tidak memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil dari keterangan para penghadap. Namun, dalam praktik penegakan hukum, batas tersebut sering diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan profesi. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas antara kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi sosial notaris guna menjaga kepastian hukum serta stabilitas sistem pembuktian hukum nasional.
Penggunaan Artificial Intelligence (AI ) Pada Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Andre Zanij Deananda; Edytiawarman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.694

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR). AI berpotensi mendukung proses penyelesaian sengketa melalui analisis dokumen, klasifikasi perkara, dan pemberian rekomendasi penyelesaian. Namun, penerapannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan teknologi, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum penggunaan AI dalam ODR di Indonesia, mengidentifikasi peluang dan risiko penerapannya, serta merumuskan batasan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada kedudukan AI sebagai instrumen pendukung penyelesaian sengketa, batas penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan, serta kebutuhan akan pengawasan manusia dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini diharapkan memberikan landasan konseptual bagi pengembangan tata kelola ODR berbasis AI yang menjamin kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keadilan prosedural, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.