Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Adi Asrul; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai Andi Mudzil Djalil; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
Strategi Tata Kelola Kebijakan Mangrove Berbasis Masyarakat sebagai Ekowisata dan Mitigasi Abrasi di Kawasan Pesisir Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Megawati Megawati; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1015

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya pengembangan ekowisata dan mitigasi abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Pengelolaan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan mangrove telah mengarah pada integrasi fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir dari abrasi dengan fungsi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi, tetapi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, fasilitas pendukung, dan tenaga pendamping, masih menjadi hambatan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif. Selain itu, struktur birokrasi telah mendukung koordinasi lintas pemangku kepentingan, tetapi sinkronisasi program antar lembaga masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pelembagaan partisipasi masyarakat agar pengelolaan mangrove sebagai ekowisata dan mitigasi abrasi dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi.
Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Adi Asrul; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai Andi Mudzil Djalil; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
Dinamika Demokrasi Politik Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto Ikbal Nur; Kahar Gani; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1027

Abstract

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi di Desa Kampala Kecamatan Eremarasa Kabupaten Bantaeng Saldi Julianto; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1039

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat partisipasi, sehingga proses perencanaan pembangunan mencerminkan pola kemitraan (partnership) hingga pendelegasian kekuasaan (delegated power). Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.
Dinamika Demokrasi Politik Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto Ikbal Nur; Kahar Gani; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1027

Abstract

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi di Desa Kampala Kecamatan Eremarasa Kabupaten Bantaeng Saldi Julianto; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1039

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat partisipasi, sehingga proses perencanaan pembangunan mencerminkan pola kemitraan (partnership) hingga pendelegasian kekuasaan (delegated power). Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.