Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai Andi Mudzil Djalil; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tisrawati T; Anirwan Anirwan; Sumardi Sumardi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggantikan sistem informasi daerah sebelumnya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, dimensi komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja, meskipun kompetensi operator telah memadai. Dimensi struktur birokrasi tidak mengalami hambatan karena seluruh pelaksanaan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur prosedur, mekanisme, dan pembagian tugas pengelola SIPD. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan perubahan sikap pelaksana dari awalnya resisten menjadi mendukung setelah merasakan manfaat SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Strategi Tata Kelola Kebijakan Mangrove Berbasis Masyarakat sebagai Ekowisata dan Mitigasi Abrasi di Kawasan Pesisir Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Megawati Megawati; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1015

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya pengembangan ekowisata dan mitigasi abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Pengelolaan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan mangrove telah mengarah pada integrasi fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir dari abrasi dengan fungsi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi, tetapi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, fasilitas pendukung, dan tenaga pendamping, masih menjadi hambatan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif. Selain itu, struktur birokrasi telah mendukung koordinasi lintas pemangku kepentingan, tetapi sinkronisasi program antar lembaga masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pelembagaan partisipasi masyarakat agar pengelolaan mangrove sebagai ekowisata dan mitigasi abrasi dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi.
Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai Andi Mudzil Djalil; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi di Desa Kampala Kecamatan Eremarasa Kabupaten Bantaeng Saldi Julianto; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1039

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat partisipasi, sehingga proses perencanaan pembangunan mencerminkan pola kemitraan (partnership) hingga pendelegasian kekuasaan (delegated power). Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.
Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi di Desa Kampala Kecamatan Eremarasa Kabupaten Bantaeng Saldi Julianto; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1039

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat partisipasi, sehingga proses perencanaan pembangunan mencerminkan pola kemitraan (partnership) hingga pendelegasian kekuasaan (delegated power). Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.