Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Collegium Studiosum Journal Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities
Hwian Christianto
Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SIFAT SUI GENERIS PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH INDUSTRI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Arif Budi Santoso; Hwian Christianto
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2330

Abstract

This article examines the juridical character of Industrial Land Utilization Agreements (Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri/PPTI) that give rise to Building Use Rights (Hak Guna Bangunan/HGB) over Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL) held by State-Owned Enterprises (BUMN) managing industrial estates. The central problem lies in the legal classification of PPTI, which is often understood in practice as either a sale and purchase transaction or a lease agreement. Using normative legal research with statutory, conceptual, limited case-based, and comparative approaches, this article analyzes the relationship between state control over land, HPL authority, contractual obligations, HGB as a land right, and legal certainty. The findings show that PPTI cannot be reduced to a conventional sale and purchase because HPL is not transferred to investors. It also cannot be treated as a pure lease because PPTI becomes the basis for the issuance of HGB, which has administrative and proprietary effects and may serve as collateral under certain legal requirements. Therefore, PPTI is more appropriately qualified as a sui generis agreement: a special contractual construction that combines public authority, private contractual relations, land administration, and property-law consequences. This classification contributes to legal certainty by clarifying the position of BUMN as HPL holders, investors as HGB holders, creditors as security holders, and public authorities in interpreting industrial land utilization consistently.
Transparency in Educational Institutions as the Key to Successfully Addressing Sexual Violence Crimes in Higher Education Aprilia Hana Pratiwi; Hwian Christianto; Tiara Prameswari
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3325

Abstract

Sexual Violence is considered a disgrace for Education Units. Protective steps to protect the good name of educational units are also carried out in various ways so that they make cases of sexual violence unresolved and tend to experience repeated. Normative juridical research methods review the regulation of legal provisions in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Permendikbud 30/2021 on the one hand is associated with Higher Education policies on the other hand showing the inconsistency of Universities when handling cases of sexual violence. Research shows that universities that cover up sexual violence actually show inconsistencies in handling sexual violence. Ironically, efforts to cover up disgrace actually make the trust of the academic community and the community disappear to universities. Acts of sexual violence raise important legal issues, the importance of learning human dignity and dignity is not an object of sexual satisfaction.
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Hukum atas Pemrosesan Data Pribadi Pelamar Kerja dalam Sistem Rekrutmen Elektronik Riza Faizah Achmad; Hwian Christianto
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2519

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum para pihak, mekanisme pengawasan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam dugaan keterbukaan akses dokumen pelamar pada rekrutmen Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, sedangkan pemberitaan dan dokumen pengumuman rekrutmen diperlakukan sebagai bahan pendukung yang tidak menggantikan hasil pemeriksaan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit penyelenggara rekrutmen secara fungsional dapat berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi sekaligus Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik, sedangkan penyedia layanan penyimpanan hanya dapat dikualifikasikan sebagai Prosesor Data Pribadi berdasarkan hubungan faktual dan kontraktualnya. Konfigurasi akses terbuka, apabila terbukti, mengindikasikan ketidaksesuaian dengan kewajiban keamanan, kerahasiaan, pengawasan, pencegahan akses tidak sah, dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban dapat mencakup tindakan korektif dan notifikasi insiden, sanksi administratif, gugatan ganti rugi, disiplin aparatur, serta pidana apabila unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum terpenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi pemrosesan untuk rekrutmen tidak menghapus kewajiban menerapkan privacy by design dan privacy by default.
Risiko Kriminalisasi Guru dalam Penegakan Disiplin di Sekolah: Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Kunti Milisia Christi Dwi Putri; Hwian Christianto
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2520

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko kriminalisasi guru melalui perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif serta merumuskan model penegakan hukum yang proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kriminalisasi guru lebih disebabkan oleh conflict in application daripada konflik norma secara tekstual antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dominasi pendekatan kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis dan asas proporsionalitas meningkatkan risiko penggunaan hukum pidana terhadap tindakan pendisiplinan guru, sementara belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai batas antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan semakin memperbesar risiko tersebut. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model penanganan berjenjang yang mengutamakan klarifikasi internal, pemeriksaan etik, penyelesaian administratif dan mediasi, penerapan restorative justice sesuai persyaratan hukum, serta penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak anak, dan perlindungan profesi guru.
Co-Authors Aprilia Hana Pratiwi Arif Budi Santoso Kunti Milisia Christi Dwi Putri Riza Faizah Achmad Tiara Prameswari