Ibrahim Fikma Edrisy
Universitas Terbuka

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PARAMETER PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KUHP LAMA DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 Ika Febriana; Ibrahim Fikma Edrisy
Jurnal Padamu Negeri Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Jurnal Padamu Negeri (JPN)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/shxfvc39

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal parameters of forced defense (noodweer) and forced defense beyond the limit (noodweer exces) in the transition of criminal law from the old Criminal Code (Wetboek van Strafreth) to Law Number 1 of 2023. The research method used in this study is normative juridical statutory and conceptual approach. the replacement of the Old Criminal Code (Wetboek van Strafreth), Law Number 1 of 2023 provides systematic clarity with a clear separation between justification and excuse reasons in forced defense (noodweer). However, in practice, in practice, the defense of self-defense is often rejected due to fraud to prove the immediate element in the attack incident, and there is a failure to show a causal relationship in the attack on the grounds of "severe mental shock". This gives rise to decisions with varying results because there is no standard for assessing these factors. This study concludes the need for criminal law reform in the standardization of forensic psychological evidence to ensure legal certainty and avoid subjectivity in judges' decisions.
Kepastian Hukum dalam Eksekusi Perjanjian Jaminan Fudisia pada Leasing Eka Oktatianta Suzenna Putra; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 3 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i3.2635

Abstract

Perkembangan sektor pembiayaan melalui perusahaan leasing di Indonesia meningkatkan penggunaan jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman dana atau kredit terhadap risiko terjadinya wanprestasi debitor. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan leasing melalui dect collector tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara kreditor dengan debitor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum dan cara eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing dengan menggunakan metode studi pustaka berdasarkan peraturan hukum, teori, dan berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemegang jaminan fidusia (kreditur) tidak boleh mengambil atau menarik sendiri barang yang dijadikan jaminan jika debitur tidak menyerahkan dengan sendirinya, Apabila debitur menolak menyerahkan jamianan tersebut maka proses eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.