Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAHAN RECEP TAYIP ERDOGAN TERHADAP PENURUNAN MATA UANG LIRA PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2023 Moh Ibrohim; Fikri Ardiyansyah
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan mengenai gempa bumi yang terjadi di Turki yang menyebabkan mata uang Lira mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan yang terjadi di negara Turki sendiri cukup rumit sehingga mata uang Lira terus mengalami penurunan. Skripsi ini dibuat berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep regulasi ekonomi. Dalam mencari sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Turki dengan meningkatkan pajak bagi para pengusaha untuk hasilnya nanti digunakan untuk pembagunan Turki yang akan datang. Selain. Pemerintah Turki juga telah melakukan Kerjasama dengan berbagai negara salah satunya dengan Indonesia dalam bidang industry kreatif. Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Turki menjadi salah satu cara untuk mengembalikan perekonomian Turki pada posisi jayanya dan meningkatkan mata uang Lira.
Dilema Prinsip Non-Interference Asean: Studi Atas Implementasi Five-Point Consensus dalam Penanganan Konflik Myanmar Moh Ibrohim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2304

Abstract

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, ASEAN menyepakati Five-Point Consensus yang diharapkan menjadi kerangka kolektif dalam mendorong penghentian kekerasan dan dialog politik. Namun, implementasi kesepakatan tersebut menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN melalui studi atas implementasi Five-Point Consensus dalam penanganan konflik Myanmar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berbasis analisis dokumen resmi ASEAN, pernyataan elite ASEAN, serta observasi kebijakan regional. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, prinsip non-interference membatasi efektivitas tekanan politik ASEAN terhadap junta militer Myanmar; kedua, perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota menghasilkan respons yang tidak seragam; dan ketiga, ketiadaan mekanisme penegakan kebijakan kolektif menghambat kemajuan penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan realitas implementasi kebijakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian regionalisme ASEAN dengan menyoroti dilema normatif dan operasional organisasi regional dalam menghadapi konflik domestik yang berdampak regional.