Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAHAN RECEP TAYIP ERDOGAN TERHADAP PENURUNAN MATA UANG LIRA PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2023 Moh Ibrohim; Fikri Ardiyansyah
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan mengenai gempa bumi yang terjadi di Turki yang menyebabkan mata uang Lira mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan yang terjadi di negara Turki sendiri cukup rumit sehingga mata uang Lira terus mengalami penurunan. Skripsi ini dibuat berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep regulasi ekonomi. Dalam mencari sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Turki dengan meningkatkan pajak bagi para pengusaha untuk hasilnya nanti digunakan untuk pembagunan Turki yang akan datang. Selain. Pemerintah Turki juga telah melakukan Kerjasama dengan berbagai negara salah satunya dengan Indonesia dalam bidang industry kreatif. Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Turki menjadi salah satu cara untuk mengembalikan perekonomian Turki pada posisi jayanya dan meningkatkan mata uang Lira.
Dilema Prinsip Non-Interference Asean: Studi Atas Implementasi Five-Point Consensus dalam Penanganan Konflik Myanmar Moh Ibrohim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2304

Abstract

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, ASEAN menyepakati Five-Point Consensus yang diharapkan menjadi kerangka kolektif dalam mendorong penghentian kekerasan dan dialog politik. Namun, implementasi kesepakatan tersebut menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN melalui studi atas implementasi Five-Point Consensus dalam penanganan konflik Myanmar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berbasis analisis dokumen resmi ASEAN, pernyataan elite ASEAN, serta observasi kebijakan regional. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, prinsip non-interference membatasi efektivitas tekanan politik ASEAN terhadap junta militer Myanmar; kedua, perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota menghasilkan respons yang tidak seragam; dan ketiga, ketiadaan mekanisme penegakan kebijakan kolektif menghambat kemajuan penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan realitas implementasi kebijakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian regionalisme ASEAN dengan menyoroti dilema normatif dan operasional organisasi regional dalam menghadapi konflik domestik yang berdampak regional.
SINERGI DIPLOMASI PERTAHANAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM NON-TRADISIONAL DI INDO-PASIFIK TAHUN 2014–2024 Moh Ibrohim
Journal Social Politics and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Journal Social Politics And Humanities
Publisher : Education Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the synergy between Indonesia’s defense diplomacy and foreign policy in addressing non-traditional maritime security threats in the Indo-Pacific region during the 2014–2024 period. Non-traditional threats, such as piracy, smuggling, illegal fishing, and the geopolitical tensions in the South China Sea, require Indonesia to adopt collaborative, adaptive, and multilateral approaches. Using a descriptive qualitative method, the research analyzes policy documents, international agreements, and Indonesia’s defense diplomacy initiatives at bilateral, regional, and multilateral levels. The findings indicate that Indonesia has successfully integrated defense instruments and foreign policy through active participation in ASEAN, strengthening maritime security cooperation with strategic partners, and advancing national policies that emphasize the vision of the Global Maritime Fulcrum. This synergy enhances Indonesia’s role as a key actor in maintaining maritime stability and security in the Indo-Pacific
MOBILITAS SOSIAL-EKONOMI DAN ADAPTASI TRANSMIGRAN: STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT Alviandra Akbar; Moh Ibrohim
Journal Social Politics and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Journal Social Politics And Humanities
Publisher : Education Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the socioeconomic mobility and adaptation strategies employed by transmigrants in West Kalimantan. The transmigration program, aimed at population redistribution and regional development, often presents significant challenges for migrants in integrating with new environments. Using a qualitative case study approach, this research analyzes how transmigrants leverage resources, develop social networks, and transform their livelihoods to improve their social and economic status. The findings indicate that adaptation is not a passive process but rather a dynamic strategy involving individual and collective agency. Economic mobility is demonstrated through the diversification of enterprises from the agricultural to the non-agricultural sector, while social mobility is achieved through participation in local organizations and increased access to education. The study concludes that the successful integration of transmigrants is highly dependent on their ability to adapt and build social capital when facing an unfamiliar environment.
Politik Perubahan Iklim dan Implementasi Perjanjian Paris: Tantangan Hukum Internasional bagi Negara Berkembang Fikri Ardiyansyah; Zul Fadhli Sultani; Moh Ibrohim
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.6684

Abstract

The Paris Agreement (2015) marked a major shift in the international climate regime by replacing the Kyoto Protocol's top-down approach with a bottom-up framework based on Nationally Determined Contributions (NDCs). While this model has encouraged broad participation through greater flexibility, it also presents significant legal challenges for developing countries, particularly regarding the implementation of the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC), climate finance, technology transfer, and non-punitive compliance mechanisms. This article examines the international legal challenges faced by developing countries, including Indonesia, in implementing the Paris Agreement amid disparities in economic, technological, and institutional capacities. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by policy documents and relevant academic literature. The findings reveal five major legal challenges: (1) normative ambiguity in the operationalization of the CBDR-RC principle; (2) the limited legally binding force of transparency and reporting mechanisms; (3) the gap between climate finance commitments and their realization by developed countries; (4) the inadequacy of legal mechanisms addressing loss and damage; and (5) tensions between national legal sovereignty and international obligations in the development of domestic regulations. The article recommends strengthening the collective legal diplomacy of developing countries through negotiating blocs such as the G77 and China, harmonizing domestic legislation with the principles of climate justice, and establishing more effective accountability mechanisms within the post-2025 international climate governance framework.